Serapan Anggaran Kementerian PUPR di 2017 Sebesar 46,8 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • DIPERBAIKI - Sejumlah pekerja melakukan perbaikan jalan antar kabupaten di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (2/3) lalu. Sulawesi Selatan mendapatkan anggaran Rp 920 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembenahan infrastruktur. TEMPO/Kink Kusuma Rein

    DIPERBAIKI - Sejumlah pekerja melakukan perbaikan jalan antar kabupaten di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (2/3) lalu. Sulawesi Selatan mendapatkan anggaran Rp 920 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembenahan infrastruktur. TEMPO/Kink Kusuma Rein

    TEMPO.CO, Jakarta - Hingga 29 Agustus 2017, Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terserap 46,8 persen dengan total progres pembangunan fisik mencapai 52,41 persen. Ini dihitung dari total anggaran tahun 2017 yang mencapai Rp 104,3 triliun.

    "Kalau dibandingkan dengan progres serapan tahun lalu (pada periode sama), secara fisik dan keuangan tahun ini lebih tinggi. Dengan alokasi tahun ini sebesar Rp 104,3 triliun, kenaikan 2 hingga 3 persen saja, maka besar anggaran yang terserap sekitar Rp 2 hingga 3 triliun," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Agustus 2017.

    Basuki menuturkan anggaran yang diterima pihaknya sangat besar, namun dengan progres fisik di atas 50 persen hingga pertengahan tahun, maka kondisi pembangunan di tahun ini dianggap dalam kondisi yang baik.

    Diketahui dari sisi penyerapan anggaran realisasi sampai 29 Agustus lebih tinggi 5,43 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 41,37 persen. Hal ini juga berlaku pada progres fisik yang lebih tinggi capaiannya sebesar 2,36 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar 50,05 persen.

    Kementerian PUPR selama 2017 sudah melakukan lelang sebanyak 10.836 paket pekerjaan senilai Rp 76,02 triliun, dan sebanyak 536 paket senilai Rp 3,35 triliun masih dalam proses lelang. Sisanya sebanyak 357 paket senilai Rp 693 miliar yang belum dilelang akan direalokasi untuk menambah pendanaan proyek pembangunan infrastruktur tahun jamak.

    Proyek tahun jamak atau multiyears ini tengah dikerjakan sehingga mempercepat penyelesaiannya dan mengurangi beban kebutuhan dana pada 2018.

    Basuki juga menyampaikan dalam pembangunan infrastruktur diperlukan percepatan. Ia memandang tahun depan merupakan tahun pembuktian, bukan lagi pencanangan program. "Sehingga sebagian yang sudah kami programkan akan dikerjakan dan selesaikan tahun 2018 yang akan datang."

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.