JK: Malu Kita Masih Ribut Soal Garam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi garam. ANTARA/Saiful Bahri

    Ilustrasi garam. ANTARA/Saiful Bahri

    TEMPO.CO, Makassar - Membuka perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2017 di Makassar, Sulawesi Selatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyempatkan diri untuk menyinggung kembali masalah kelangkaan garam di Indonesia. Dirinya mengaku malu melihat Indonesia masih meributkan garam.

    "Tak ada negara lain yang seribut Indonesia soal garam. Coba, pernah dengar Thailand dan Malaysia ribut soal garam? Semua orang selesai, kita belum selesai," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Makassar, Kamis 10 Agustus 2017.

    Baca: Garam Langka, Jokowi Panggil Menteri dan PT Garam

    Sebagaimana diketahui, Indonesia sedang mengalami kelangkaan garam saat ini, baik garam konsumsi maupun industri. Hal itu membuat harga garam jenis apapun naik berkali kali lipat di pasaran dan memaksa pemerintah untuk mengimpor garam industri.

    Jusuf Kalla melanjutkan bahwa masalah garam sebenarnya identik dengan kemiskinan. Semakin tinggi kebutuhan akan garam, kata ia, bisa dikatakan sebuah negara makin miskin karena garam malah menjadi pelengkap makan, bukan sebagai bumbu.

    Simak: Krisis Garam di Indonesia, Apa Sebabnya?

    Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mau Indonesia sampai dianggap miskin. Oleh karenanya, kata dia, pemerintah sekarang berusaha keras untuk segera menyelesaikan masalah garam secepat mungkin agar tak tertinggal dari negara lain.

    "Kalau makin tinggi konsumsi dan kebutuhan gula kita, nah itu malah tandanya kita makin kaya," ujarnya sambil terkekeh.

    Perihal solusi pemerintah untuk menyelesaikan masalah kelangkaan garam, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengatakan bahwa BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) sudah melakukan kajian soal teknologi peningkatan produksi garam. Namun, hal itu harus didukung dengan ekstentifikasi lahan yang tak mudah.

    "Kemarin BPPT bilang sanggup untuk menambah produksi garam, mari kita tunggu hasilnya. Semoga gak ada ribut lagi soal garam," ujarnya mengakhiri.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.