Perolehan Kontrak Baru WIKA Melonjak 74 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Wijaya Karya. recruitmentbumn.com

    PT Wijaya Karya. recruitmentbumn.com

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 20,860 triliun selama semester I 2017 atau 48 persen dari target kontrak baru perseroan tahun ini. Nilai tersebut naik 74 persen dibandingkan periode yang sama 2016.

    Direktur Utama WIKA, Bintang Perbowo, menyatakan capaian terbesar kontrak baru berasal  dari sektor infrastruktur dan gedung. "Total kontrak sektor tersebut mencapai Rp 12,9 triliun," kata dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2017.

    Kontribusi lainnya berasal dari sektor energi dan industrial plant dengan nilai kontrak sebesar Rp 4,9 triliun. Sementara raihan kontrak dari sektor industri menyumbang Rp 2,4 triliun dan sektor properti sebesar Rp 690 miliar.

    Dari komposisi kepemilikan proyek, mayoritas sumber raihan kontrak baru berasal dari swasta sebesar 61,05 persen. Sebanyak 27,46 persen kontrak baru lainnya berasal dari sesama BUMN. Sisanya yaitu sebesar 11,49 persen merupakan kontrak yang berasal dari pemerintah.

    Bintang memperkirakan  kenaikan tersebut masih akan terjadi hingga akhir tahun. "Performa WIKA selama kuartal II menunjukan bahwa kami sudah on track dan berpotensi untuk terus bertumbuh," kata dia.

    Laporan keuangan kuartal II WIKA hingga saat ini masih belum keluar. Direktur Keuangan WIKA, Antonius N.S. Kosasih, menyatakan laporan keuangan belum dapat dikeluarkan karena sedang ada audit terkait dengan penerbitan obligasi. Hasil audit laporan keuangan diharapkan bisa selesai pada pertengahan bulan depan. "Tapi sebagai bocoran, laba kami naik 72 hingga 74 persen dibandingkan semester I tahun lalu."

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.