Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran ESDM Dipangkas, Pendanaan Depot Dialihkan ke Pertamina

image-gnews
Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau Pusat Pengaturan Beban Jawa-Bali di Gandul, Cinere, Depok, untuk memastikan kesiapan pasokan listrik menjelang lebaran, 15 Juni 2017. TEMPO/Imam Hamdi
Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau Pusat Pengaturan Beban Jawa-Bali di Gandul, Cinere, Depok, untuk memastikan kesiapan pasokan listrik menjelang lebaran, 15 Juni 2017. TEMPO/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral siap memangkas anggaran belanja sebesar Rp 461 miliar pada tahun ini. Pengurangan belanja antara lain diterapkan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas, Susyanto, mengatakan instansinya membatalkan pembiayaan pembangunan depot bahan bakar minyak dan tangki elpiji (liquefied petroleum gas/LPG) di kawasan Indonesia timur.

Ia menjelaskan, kementerian mengalihkan pendanaan infrastruktur di 14 wilayah tersebut kepada PT Pertamina (Persero), sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Nomor 2157 Tahun 2017. "Tadinya proyek itu dibiayai APBN. Sekarang menjadi tanggung jawab Pertamina," kata Susyanto kepada Tempo, kutip Koran Tempo edisi Sabtu 8 Juli 2017.

Pengalihan sumber pembiayaan itu merupakan bagian dari program penghematan nasional. Tujuannya, menahan laju defisit dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 yang diperkirakan mencapai 2,92 persen. Prediksi itu meningkat dari perkiraan dalam APBN 2017, yaitu 2,41 persen. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Energi mengurangi anggaran belanja senilai Rp 461,068 miliar.

Susyanto memastikan penghematan anggaran itu tidak mengganggu pembangunan infrastruktur migas. Hal yang sama dikatakan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana. "Program bagi masyarakat tidak terganggu. Kami cuma memotong Rp 8 miliar, antara lain dari anggaran rapat dan perjalanan dinas," kata Rida. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan memperoleh pagu Rp 1,52 triliun dalam APBN 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menjamin penghematan tidak menghambat pembangunan fasilitas publik. Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum hanya memangkas belanja Rp 517 miliar. Efisiensi dilakukan dengan memotong biaya belanja jasa, pemeliharaan, belanja barang operasional, dan non-operasional lainnya.

"Jadi, belanja barang saja yang dihemat," tutur Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono di kantornya, Jakarta, Kamis lalu. Dengan demikian, pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, bila disetujui DPR, akan menjadi Rp 104,17 triliun dari sebelumnya Rp 104,69 triliun.

Kementerian Perhubungan cukup banyak memangkas anggarannya, yaitu dari Rp 46,1 triliun menjadi Rp 44,1 triliun. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penghematan berasal dari sisa kontrak belanja barang dan jasa operasional ataupun non-operasional, blokir anggaran, dan sisa kegiatan. “Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017, kami akan lakukan penghematan di perjalanan dinas, belanja jasa, belanja barang operasional, dan belanja barang non-operasional,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis lalu.

DESTRIANITA | ROBBY IRFANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

11 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

12 jam lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

2 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

2 hari lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

3 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.


Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

4 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.