TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri menggelar pertemuan di Kementerian Keuangan, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juli 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hadir dalam rapat tersebut.
Dalam pertemuan itu, hadir pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pun ikut dalam rapat tersebut.
Baca: Perundingan Freeport Pemerintah Ditargetkan Rampung Oktober 2017
Rapat dimulai sekitar pukul 09.00. Namun, sekitar pukul 09.30, Rini sudah meninggalkan pertemuan itu. Awalnya, saat dicegat wartawan di lobi Kementerian Keuangan, Rini menolak berkomentar mengenai isi pertemuan tersebut. Dia mengatakan rapat belum rampung.
Namun Rini kemudian membenarkan rapat tersebut membahas kelanjutan bisnis PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. "Yes," ujar Rini sembari memasuki mobilnya.
Simak: Kerusakan Lingkungan Rp 185 Triliun, ESDM Akan Periksa Freeport
Sebelumnya, pemerintah menyatakan tengah mengkaji beberapa dokumen yang diberikan secara resmi oleh PT Freeport Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Pamuji berujar dokumen itu berisi tentang izin usaha pertambangan khusus (IUPK), stabilitas investasi, dan regulasi berbentuk peraturan pemerintah.
Peraturan pemerintah yang nantinya diterbitkan, kata Teguh, akan berlaku umum sebagai jaminan investasi bagi perusahaan yang beralih status dari kontrak karya menjadi IUPK. "Kami buat bukan hanya untuk Freeport, untuk melindungi semua," ujarnya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
