Market Share Keuangan Syariah di NTB Masih Rendah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wagub Jabar Deddy Mizwar (kedua kanan), Direktur Pengawas Bank Kantor Regional 2 Jabar OJK Riza Aulia (kiri), Kepala Departemen Perbankan Syariah Achmad Buchori dan Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Agus Sudiarto (kanan), berbincang saat Peluncuran Buku Modifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Syariah pada Keuangan Syariah Fair 2015, di Bandung, Jawa Barat, 17 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Wagub Jabar Deddy Mizwar (kedua kanan), Direktur Pengawas Bank Kantor Regional 2 Jabar OJK Riza Aulia (kiri), Kepala Departemen Perbankan Syariah Achmad Buchori dan Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Agus Sudiarto (kanan), berbincang saat Peluncuran Buku Modifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Syariah pada Keuangan Syariah Fair 2015, di Bandung, Jawa Barat, 17 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai perlu mengenalkan produk-produk keuangan syariah agar bisa lebih dikenal di masyarakat sehingga bisa memiliki nilai kompetitif dengan produk layanan keuangan konvensional salah satunya pasar modal syariah.

    Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rosyadi Sayuti meminta pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) NTB menjadi pionir dalam mengenalkan kepada masyarakat bagaimana cara berinvestasi pada pasar investasi syariah.

    Rosyadi menyadari bahwa dukungan banyak pihak, terutama IAEI sangat dibutuhkan untuk membangkitkan ekonomi syariah Indonesia yang market share -nya masih rendah, hanya berkisar di angka 5 persen. Untuk itu, NTB dengan basis masyarakat muslim yang besar diharapkan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

    "Komitmen Pemerintah Provinsi NTB memasyarakatkan Ekonomi Syariah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan kebijakan untuk mengkonversi Bank NTB Konvensional menjadi 100 persen Bank Syariah telah mencapai kesepakatan bersama," ujar Rosyadi di Mataram, Kamis, 25 Mei 2017.

    Menurut Rosyadi, salah satu yang menyebabkan lambannya pertumbuhan perbankan syariah disebabkan terminologi yang digunakan dalam perbankan syariah masih belum familiar dikenal masyarakat. Menurutnya, sosialisasi eksternal seperti dari IAEI ini yang lebih optimal menjadi solusi membangkitkan ekonomi syariah di Indonesia.

    “Jika sosilisasi ke masyarakat sudah mantap, saya yakin akan banyak nasabah baru yang akan menabung di Bank, Karena sebelumnya tidak sedikit masyarakat kita yang enggan berhubungan dengan Bank karena alasan riba," ujarnya.

    Ketua Dewan Pengurus Wilayah IAEI NTB, Zaidi Abdad menyambut baik dan mendukung arahan tersebut. Pihaknya berjanji akan mendukung sepenuhnya proses konversi Bank NTB konvensional mejadi Bank NTB Syariah.

    “Kami ingin mengeratkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar lebih optimal membangun perekonomian syariah di bumi seribu masjid,” ungkapnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.