Menteri Luhut: Kalau Mau Perpanjang Kontrak, Freeport Harus Nurut

Reporter

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 September 2016. Rapat ini membahas asumsi makro terkait sektor energi untuk acuan dalam RAPBN 2017 serta laporan kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan permasalahan kontrak Freeport dengan pemerintah sudah selesai.

Hal itu dipastikan Luhut saat bertandang ke Amerika Serikat untuk menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington, DC, beberapa waktu lalu. Di sana, ia sempat bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross untuk membicarakan kontrak kerja Freeport di Indonesia.

"Enggak ada (permasalahan), sudah selesai. Kemarin, saya bertemu dengan Kementerian Perdagangan Amerika. Dia nanya tentang Freeport, saya jelaskan. Ini kan kontrak sudah selesai," ujar Luhut saat ditemui di gedung Sasana Kriya, Taman Mini, Jakarta Timur, Kamis, 4 Mei 2017.

Baca: Luhut: Freeport Seperti Penyewa Rumah yang Ingin Atur Pemerintah

Luhut menceritakan kepada Ross, permasalahan kontrak di Indonesia ibarat orang yang menyewakan rumahnya kepada pengontrak. Ketika kontrak habis dan ingin memperpanjang, si pengontrak, dalam ini Freeport, harus memenuhi ketentuan yang diajukan Indonesia sebagai pemegang hak milik.

Dalam persyaratan yang diajukan Indonesia, jika ingin memperpanjang kontrak, Freeport harus melakukan divestasi atau pelepasan saham mayoritas sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, perusahaan itu harus membangun pabrik pemurnian tambang atau smelter. "Kalau dia enggak setuju, ya enggak kita kasih," ucap Luhut.

Luhut juga menanggapi banyaknya pegawai Freeport yang telah dirumahkan. Namun ia menganggap hal itu merupakan hal wajar dalam manajemen perusahaan. Ia juga bersedia ditemui secara langsung oleh CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson.

"Enggak ada urusan sama CEO. Silakan aja. Enggak ada urusan ini sampai presiden. Ini diselesaikan semua di bawah. Pak Jonan (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan) juga sudah berkoordinasi dengan saya," ujar Luhut.

Baca: Negosiasi Divestasi Freeport, Inilah Wakil Pemerintah  

Sebagai informasi, salah satu syarat bagi perusahaan tambang mineral yang beroperasi di Indonesia adalah harus mengubah status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) agar dapat mengekspor konsentratnya.

Freeport telah menyandang status ‎IUPK selama delapan bulan terhitung sejak 10 Februari 2017 dan diberikan tenggat hingga 10 Oktober 2017. Rentang waktu tersebut bersamaan dengan proses negosiasi antara Indonesia dan Freeport.

DESTRIANITA







Luhut: Jika Ditanya Kapan Hidup Paling Bahagia, Saya Jawab saat Masih Jadi Tentara

54 hari lalu

Luhut: Jika Ditanya Kapan Hidup Paling Bahagia, Saya Jawab saat Masih Jadi Tentara

Luhut mengaku titik yang paling membuatnya bungah adalah saat menjadi tentara.


Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

28 September 2022

Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

Luhut Binsar Panjaitan menceritakan beberapa pakar ekonomi di Amerika Serikat memuji kondisi perekonomian Indonesia.


Korea-Indonesia MTCRC Jalin Kerja Sama Maritim dengan UNHAS

3 Agustus 2022

Korea-Indonesia MTCRC Jalin Kerja Sama Maritim dengan UNHAS

Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) memperluas kerja sama dengan instansi pendidikan Universitas Hasanuddin (UNHAS).


LPDP Buka Beasiswa di Central South University Cina, Kuota 50 Orang

27 Mei 2022

LPDP Buka Beasiswa di Central South University Cina, Kuota 50 Orang

LPDP membuka pendaftaran beasiswa untuk program S2 di School of Metallurgy and Environment, Central South University Cina. Cek syarat dan tahapannya.


Pantau Kesiapan Kampus, Luhut Harap UIII Lahirkan Banyak Cendekiawan Muslim

21 Januari 2022

Pantau Kesiapan Kampus, Luhut Harap UIII Lahirkan Banyak Cendekiawan Muslim

Luhut Pandjaitan berharap Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) akan menjadi pusat penelitian peradaban Islam.


Bukalapak Calonkan Willix Halim sebagai CEO untuk Gantikan Rachmat Kaimuddin

5 Januari 2022

Bukalapak Calonkan Willix Halim sebagai CEO untuk Gantikan Rachmat Kaimuddin

Bukalapak mencalonkan Willix Halim sebagai CEO atau Direktur Utama, menggantikan Rachmat Kaimuddin yang baru saja mundur.


Kementerian Luhut Buka 12 Formasi CPNS 2021, Simak Daftarnya

9 Juli 2021

Kementerian Luhut Buka 12 Formasi CPNS 2021, Simak Daftarnya

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membuka 12 formasi untuk seleksi CPNS 2021. Simak daftarnya di sini.


Luhut Usul Tambahan Anggaran Rp 73 Miliar di Pagu Indikatif 2022

14 Juni 2021

Luhut Usul Tambahan Anggaran Rp 73 Miliar di Pagu Indikatif 2022

Menko Luhut mengusulkan tambahan anggaran Rp 73 miliar untuk Kementerian Koordinator Kemaritiman.


Kementerian Luhut Terus Promosikan Work From Bali hingga ke Startup

5 Juni 2021

Kementerian Luhut Terus Promosikan Work From Bali hingga ke Startup

Sejak digaungkannya program Work From Bali, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus melakukan roadshow sosialisasi program


Nusa Dua Jadi Percontohan Work From Bali

30 Mei 2021

Nusa Dua Jadi Percontohan Work From Bali

Tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diimbau melaksanakan work from Bali.