Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, Bagaimana Nasib Jakarta?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana gedung bertingkat di kawasan Thamrin, Jakarta, Sabtu (25/8). TEMPO/Aditia Noviansyah

    Suasana gedung bertingkat di kawasan Thamrin, Jakarta, Sabtu (25/8). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya tidak akan berdampak signifikan terhadap bisnis properti di Jakarta. Malahan pemindahan tersebut bagus untuk bisnis properti di Jakarta karena tidak lagi terpengaruh oleh kondisi politik.

    "Kalau Jakarta hanya menjadi kota bisnis, itu akan lebih bagus, karena dia tidak terpengaruh oleh tensi politik, demo, dan segala macam," ucap Ali saat ditemui di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu, 12 April 2017.

    Baca: Wacana Pemindahan Ibu Kota, Ini Potensi Ekonomi Palangka Raya

    Selain itu, menurut Ali, tak hanya Jakarta yang memperoleh keuntungan, tapi juga Palangkaraya. Dengan menjadi ibu kota negara yang baru, perekonomian di Palangkaraya akan meningkat. "Peningkatan pasar properti akan berpindah ke Palangkaraya dan akan menguntungkan kota itu," ujarnya.

    Ali memperkirakan di Palangkaraya nantinya akan dibuka sebuah kawasan baru yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah timur. "Kalau Balikpapan dan Makassar sudah susah buat pengaturan kotanya. Kan, mesti ada masterplan yang betul-betul baru. Lebih gampang membuat satu kota baru dibanding mengubah kota lama."

    Baca: Palangka Raya Jadi Ibu Kota: Dari Bung Karno hingga Jokowi

    Wacana menggeser ibu kota negara ke daerah kembali mencuat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menuturkan kajian mengenai pemindahan itu telah dimulai. Ia menilai langkah pemindahan ibu kota supaya terjadi pemerataan ekonomi ke luar Pulau Jawa.

    Menurut Bambang, pemindahan yang dilakukan hanya sebatas pada administrasi pemerintahan semata. Jakarta, kata dia, akan tetap menjadi kota bisnis. Bappenas pun ingin membangun ibu kota dari nol, tidak mengubah kota yang sudah ada. Targetnya, kajian Bappenas rampung pada 2019.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.