TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta negara lain jangan ikut campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. "Jangan campuri urusan pertanian dalam negeri. Kami ini cinta damai, jangan diganggu," katanya di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 10 April 2017. Pernyataan Amran menanggapi keluarnya resolusi Uni Eropa tentang kelapa sawit dan pelarangan biodiesel berbasis kelapa sawit.
Menurut Amran, produk crude palm oil (CPO) asal Indonesia memiliki standarnya tersendiri, yang tercantum dalam rencana bernama Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPP. "Kami punya standar tersendiri, silakan urus masing-masing," katanya.
Baca: Kementerian Pertanian: Bebaskan 1,7 Hektare Kebun...
Amran menambahkan, resolusi ini akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan jika mengakibatkan harga CPO turun. Jika hal itu terjadi, akan ada 30 juta orang yang berada di komunitas sawit terdampak.
Menurut Amran, harga CPO yang jatuh akan membuat para petani mencari mata pencarian baru, yaitu masuk ke hutan dan membuka lahan. Itu bisa menyebabkan kerusakan hutan. "Siapa yang bisa menghalangi jika 30 juta (orang) bergerak," katanya.
Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi kelapa sawit pada Jumat lalu. Mereka bersepakat mulai mengurangi penggunaan zat metil ester di dalam biofuel pada 2020 dan disepakati pula adanya kriteria minimum bagi semua produk yang terbuat dari kelapa sawit.
Kriteria itu di antaranya harus bersifat berkelanjutan dan tidak dihasilkan dari aktivitas penggundulan hutan. Resolusi tersebut ke depannya juga akan menghapus ide sertifikasi bagi produk sawit Indonesia.
Simak: FWI Pertanyakan Dokumen Publik HGU Perkebunan Kelapa Sawit
Diketahui sebanyak 640 anggota parlemen Eropa menyatakan setuju terhadap resolusi tersebut. Dari ratusan orang itu, hanya 18 anggota parlemen yang menolak.
DIKO OKTARA
