TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Presiden Joko Widodo menyetujui aturan tarif batas bawah untuk taksi online. Namun persetujuan tersebut disampaikan dengan persyaratan..
"Tapi dilakukan dengan transisi," kata Budi Karya kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin 3 April 2017.
Baca Juga:
Baca: Pergub Taksi Online Siap Diteken, Aher Emoh Ungkap Tarifnya
Budi memastikan moda transportasi berbasis online ini adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. "Suatu yang baik kita lakukan, tapi di sisi lain harus kita perhatikan angkutan-angkutan lain di sana. Tidak boleh kita matikan," kata Budi.
Dia mengungkapkan telah menemukan jalan tengah untuk menghilangkan dikotomi taksi online dan taksi konvensional.
"Kami upayakan mereka bergabung. Kemarin kami sudah tahu Blue Bird dengan Go Car. Saya sudah minta Grab bergabung dengan taksi lainnya," kata Budi.
Baca: BPS : Tarif Baru Taksi Online Bisa Dorong Inflasi Bulan Ini
Dia berharap penggabungan ini akan menghilangkan perselisihan di antara mereka. "Tinggal mereka bersaing dalam hal service (layanan)," kata Budi.
Pemerintah kemudian akan mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi taksi online. "Jadi, tarif kami berlakukan, kuota kami bahas, STNK kami bahas," kata Budi.
Budi Karya mengungkapkan penerapan beberapa aturan mengenai taksi online, yakni KIR dan stiker masih diberi waktu dua bulan, dan STNK selama tiga bulan.
"Kami mengajak semua pihak, pelaku online dan konvensional, KPPU, LSM, MTI, ulama. Kami ajak bicara, menggambarkan bahwa taksi online itu merupakan kebutuhan masyarakat banyak," kata Budi.
ANTARA
