Jumlah Penumpang Kapal Laut di Tiga Pelabuhan Turun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto (tengah) menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2016 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, 7 November 2016. Tempo/Fajar Pebrianto

    Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto (tengah) menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2016 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, 7 November 2016. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada Januari 2017. Jumlah barang yang diangkut selama periode tersebut pun tercatat menurun.

    Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jumlah penumpang angkutan laut sebanyak 1,3 juta atau turun 2,69 persen dibanding bulan sebelumnya. Dibanding Januari 2016, jumlah penumpang angkutan laut turun 21,47 persen.

    Baca: Bank Syariah Mandiri Catat Laba Bersih Rp 325,4 Miliar

    "Penurunan jumlah penumpang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Balikpapan, dan Tanjung Perak," ucapnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017.

    Penurunan jumlah penumpang di masing-masing pelabuhan tersebut sebesar 58,89 persen, 31,97 persen, dan 5,71 persen. Sedangkan di Pelabuhan Belawan serta Makassar, BPS mencatat kenaikan penumpang masing-masing 103,28 persen dan 10,31 persen.

    Sementara itu, jumlah barang yang diangkut pada Januari 2017 sebanyak 21,4 juta ton atau turun 4,72 persen dibanding bulan sebelumnya. Namun jumlahnya naik 6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Baca: Pertamina Klaim Kilang Balongan Beroperasi Normal

    Suhariyanto menuturkan penurunan terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 33,39 persen, Pelabuhan Tanjung Perak 16,26 persen, Pelabuhan Makassar 8,51 persen, dan Pelabuhan Panjang 1,39 persen. Sedangkan kenaikan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Balikpapan, yaitu naik 0,57 persen.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.