Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Luhut: Dibahas Proses BUMN Akuisisi Freeport

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Dari kiri: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Februari 2017. Rapat terbatas membahas pembangunan proyek Kereta Ringan/Light Rail Transit (LRT). TEMPO/Subekti.
Dari kiri: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Februari 2017. Rapat terbatas membahas pembangunan proyek Kereta Ringan/Light Rail Transit (LRT). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan usulan agar badan usaha milik negara (BUMN) sektor tambang mengambil alih tambang Freeport berasal dari Menteri BUMN, Rini Soemarno. Meski begitu mekanismenya pengambilalihannya masih dibicarakan lebih lanjut.

"Itu usulan dari Menteri BUMN, nantilah kita lihat (ke depannya)," kata Luhut saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 27 Februari 2017.

Baca : Pemerintah Siapkan Inalum untuk Kelola Freeport

Luhut menjelaskan ke depannya bisa saja BUMN pertambangan disiapkan bersama dengan sektor swasta, untuk mengambil alih tambang Freeport, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. Dia melihat opsi-opsi seperti itu masih terbuka. "Ya bisa saja disiapkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM), bisa saja Inalum, Antam, dengan private sector."

Ketika ditanyakan apakah mekanismenya akan membeli divestasi sahamnya, ataukah menunggu kontrak Freeport habis di 2021, Luhut menjawab pemerintah masih menimbang mana opsi yang terbaik. "Kami lihat nanti mana yang terbaik, pilihan-pilihannya sudah jelas, ada Undang-Undangnya, ada agreementnya," ucap dia.

Meski begitu, Luhut menuturkan pemerintah masih ingin berbicara baik-baik dengan Freeport, agar ada win-win solution atas masalah yang ada. Luhut menegaskan pembicaraan dengan Freeport tentu tak boleh mengabaikan kepentingan nasional Indonesia.

Baca : Tak Ada Operasi, Ribuan Pekerja Kontrak Freeport Dirumahkan

Luhut mengungkapkan pemerintah akan mencari jalan terbaik, dibandingkan harus ke arbitrase internasional. Alasannya karena jika dibawa ke arbitrase merupakan zero sum game atau ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. "Mestinya tak ada yang mau (ke) arbitrase, itu zero sum game namanya."

Luhut sebelumnya mengatakan kalau BUMN pertambangan bisa mengambil alih tambang Freeport. Salah satu BUMN yang dipertimbangkan adalah Inalum. Pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang membentuk holding BUMN tambang, di mana Inalum direncanakan akan menjadi perusahaan induk membawahkan Antam, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), dan PT Timah (Persero) Tbk (TINS).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal itu dilakukan jika pemerintah memenangkan gugatan yang dilayangkan Freeport ke arbitrase Internasional. Menurut Luhut, Inalum akan sanggup untuk mengambil alih pengelolaan Freeport Indonesia karena tambang Freeport saat ini sudah bukan green field.  Saat ini pemerintah sedang dalam proses perundingan dengan Freeport mengenai peralihan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson, sebelumnya menyatakan telah memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk mempertimbangkan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Sebab Freeport masih tetap mempertahankan untuk mengacu pada KK. Waktu 120 hari tersebut terhitung dari pertemuan terakhir kedua belah pihak pada Senin, 13 Februari 2017.

Baca : Empat Pembangkit Panas Bumi Beroperasi Tahun Ini

Jika tidak selesai, maka Freeport akan melanjutkan persoalan ini ke arbitrase internasional. Adkerson menuding pemerintah melanggar ketentuan KK Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Freeport pun menolak mengubah statusnya menjadi IUPK dengan dalih membutuhkan kepastian untuk kelancaran investasi tambang bawah tanah sebesar US$ 15 miliar hingga 2041. Perusahaan itu juga menolak kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Untuk diketahui, pada 11 Januari 2017 lalu Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat  atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa disingkat PP Minerba.

PP ini menegaskan perusahaan pemegang KK harus memurnikan mineral di Indonesia. Jika tidak membangun smelter maka dilarang ekspor. Kemudian jika ingin tetap ekspor harus mengubah statusnya dari KK menjadi IUPK. Dengan menjadi IUPK, maka Freeport juga berkewajiban melepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia tahun ini.

Pada 25 Januari 2017 lalu, perusahaan tambang emas dan tembaga ini juga sempat menyatakan mempertimbangkan langkah hukum (legal action) untuk menggugat pemerintah Indonesia. Langkah itu menyusul perusahaan tidak mendapatkan izin ekspor. Sebab berdasarkan KK, Freeport memiliki hak untuk mengekspor konsentrat tembaga tanpa pembatasan atau kewajiban membayar bea ekspor.

DIKO OKTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lowongan Kerja Freeport Indonesia, Empat Posisi Instruktur ini Dibuka Sampai 31 Oktober 2024

5 hari lalu

Ilustrasi mencari lowongan pekerjaan di internet. shutterstock.com
Lowongan Kerja Freeport Indonesia, Empat Posisi Instruktur ini Dibuka Sampai 31 Oktober 2024

Freeport membuka lowongan kerja.


Usai Jokowi Resmikan Smelter Freeport, PLN Siapkan Pasokan Listrik

14 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Usai Jokowi Resmikan Smelter Freeport, PLN Siapkan Pasokan Listrik

PLN menyiapkan pasokan listrik untuk smelter Freeport yang baru diresmikan Presiden Jokowi.


Jokowi Resmikan Smelter PT Freeport di Gresik, Pabrik Raksasa Produksi Katoda Tembaga

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Smelter PT Freeport di Gresik, Pabrik Raksasa Produksi Katoda Tembaga

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan pabrik raksasa katoda perdana RI ini akan membawa Indonesia menjadi negara industri maju.


PT Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Dibuka Sampai 27 September 2024

17 hari lalu

Suasana bongkar muat konsentrat tembaga di Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Jumat 21 Juni 2024. PTFI menerima pengiriman perdana sebanyak 12 ribu ton konsentrat tembaga dari Kabupaten Timika untuk pasokan smelter yang diperkirakan mulai beroperasi pada Juni 2024. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
PT Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Dibuka Sampai 27 September 2024

PT Freeport Indonesia membuka lowongan kerja berupa Fresh Graduate Program untuk lulusan baru dari 27 program studi universitas dalam dan luar negeri


Erick Thohir Pamer 92 Persen Proyek Strategis BUMN Rampung

5 Agustus 2024

Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Erick Thohir Pamer 92 Persen Proyek Strategis BUMN Rampung

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan institusinya telah menyelesaikan 81 proyek strategis kementeriannya.


Seluk Beluk Merger PT Angkasa Pura I dan AP II, Diprotes Karyawan Tapi Tetap Jalan

18 Juni 2024

Gedung PT Angkasa Pura II
Seluk Beluk Merger PT Angkasa Pura I dan AP II, Diprotes Karyawan Tapi Tetap Jalan

Penggabungan alias merger PT Angkasa Pura I dan AP II jadi PT Angkasa Pura Indonesia menuai polemik. Karyawan melayangkan protes, tapi putusan jalan.


Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

13 Juni 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui di Pasar Senggol, Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Sebelum meninjau harga pasar dan bahan pangan, Jokowi menghadiri peringatan upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai. TEMPO/Adinda Jasmine
Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

Sistem ini memungkinkan karyawan BUMN untuk bekerja hingga 40 jam dalam waktu kurang dari lima hari kerja alias empat hari kerja sepekan.


Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

12 Juni 2024

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Kementerian BUMN Uji Coba Empat Hari Kerja Sepekan, Ini Kata Petinggi Asosiasi dan Manajemen SDM

12 Juni 2024

Mesin Absensi Cerdas
Kementerian BUMN Uji Coba Empat Hari Kerja Sepekan, Ini Kata Petinggi Asosiasi dan Manajemen SDM

Sistem Compressed Work Schedule (CWS) memungkinkan pegawai BUMN untuk sistem empat hari kerja sepekan.


Cerita Huwaida, Karyawan Kementerian BUMN yang Kerja 4 Hari Sepekan: Supaya Mental Health Tetap Terjaga

10 Juni 2024

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Cerita Huwaida, Karyawan Kementerian BUMN yang Kerja 4 Hari Sepekan: Supaya Mental Health Tetap Terjaga

Staf di Kementerian BUMN, Huwaida, menceritakan pengalamannya bekerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di akun Instagram @lifeatkbumn.