TEMPO.CO, Jakarta - Bank-bank besar pelopor uang elektronik tengah menggodok skema penggunaan sistem tunggal untuk bertransaksi. Dengan sistem tunggal ini, kelak semua kartu elektronik dari berbagai bank penerbit tidak lagi terbatas penggunaannya.
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pada Desember tahun lalu, empat bank besar penerbit kartu elektronik telah menandatangani perjanjian kerja sama di hadapan Gubernur Bank Indonesia terkait hal tersebut.
Melalui kerja sama ini diharapkan platform uang elektronik keempat bank bisa diseragamkan, sehingga terwujud sistem tunggal (single System).
“Bank lain kalau mau issue, tinggal issue saja. Kartu beda, tetapi bisa dipakai di mana saja. Jaringannya pakai platform bank besar ini, cuma nanti ada transaction fee, karena kami yang bangun,” katanya di Jakarta, Senin, 23 Januari 2017.
Sebagai informasi, pada akhir Desember 2016 lalu, Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI serta tiga principal nasional yang bertindak sebagai switching, yaitu Artajasa, Alto, dan Rintis Sejahtera menandatangani nota kesepahaman mengenai interkoneksi dan interoperabilitas kartu debit dan uang elektronik.
Nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen industri untuk mendukung rencana implementasi national payment gateway (NPG) yang telah disusun Bank Indonesia.
Tiko, sapaan akrab Kartika, menyebutkan, saat ini bank besar tengah menggodok skema komersialnya. Dalam kurun waktu sebulan hingga dua bulan mendatang diharapkan telah ditemukan skema komersial yang tepat.
Hal ini disebabkan masing-masing bank memiliki investasi dalam membangun jaringan pembayaran uang elektronik di masing-masing merchant, misalnya Bank Mandiri membangun jaringan pembayaran gerbang tol.
Dengan skema komersial ini, Tiko menyatakan, diharapkan bank yang telah berinvestasi terlebih dahulu bisa mendapatkan pengembalian investasi. Dia menyebutkan, saat ini perseroan telah membuka jaringan pembayaran jalan tol kepada bank BUMN lainnya, yaitu BNI, BRI, dan BTN.
Para pemegang kartu elektronik terbitan ketiga bank tersebut dapat menggunakannya untuk membayar gerbang tol yang sebelumnya hanya bisa dengan kartu elektronik Bank Mandiri.
Lebih lanjut, Tiko menuturkan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta perseroan juga membuka jaringan pembayaran jalan tol menggunakan uang elektronik bagi bank swasta. Pasalnya, di gerbang tol lain, seperti di tol Cipali, uang elektronik yang dapat digunakan adalah Flazz yang diterbitkan oleh BCA.
“Kami sedang lihat skemanya bagaimana, kami sedang negosiasi. Nanti bisa saja kalau tol kami buka untuk BCA, dia juga membuka untuk kami di Secure Parking,” kata Tiko.
Dihubungi terpisah, Santoso Liem, Direktur BCA, menuturkan dalam NPG yang direncanakan oleh Bank Indonesia, pada dasarnya penyatuan platform uang elektronik telah dilakukan dengan penyatuan kemampuan reader untuk membaca multi uplet. “Jadi, konsep ini yang akan dijalankan di tahap awal NPG. Tentunya kami terbuka dengan ide-ide baru, termasuk kemungkinan penyatuan uplet,” ujarnya.
Sementara itu, Statistik Sistem Keuangan Indonesia yang diterbitkan BI melaporkan per Oktober 2016 jumlah uang elektronik berbasis kartu yang beredar sebanyak 47 juta keping dengan volume transaksi belanja sebanyak 61 juta kali dan nilai transaksi belanja senilai Rp 584 miliar.
