TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah untuk memprioritaskan sektor industri padat karya agar mendapatkan prioritas insentif, seperti dalam paket kebijakan ekonomi di 2017. Hal ini mengingat kesenjangan ekonomi Indonesia yang semakin melebar karena tingginya angka pengangguran.
"Banyak masyarakat yang belum terserap sektor kerja formal, jadi harus ada alternatif lain," ujar Ketua Umum APINDO, Haryadi B. Sukamdani, dalam konferensi pers outlook ekonomi 2017, di kantornya, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.
Selain itu, Haryadi mengatakan sektor lain yang harus diprioritaskan mendapat insentif adalah sektor yang dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang luas, misalnya sektor substitusi impor. "Harus ada pola bersama agar ekonomi kita punya daya tambah," ucapnya.
Baca: Presiden Jokowi Tak Setuju Harga Premium dan Solar Naik
Peningkatan daya tambah itu dapat dimaksimalkan dengan mengoptimalkan proses produksi dan suplai bahan baku dari dalam negeri. Sehingga, ekspor yang dilakukan tidak hanya berupa komoditas atau barang mentah.
Terkait dengan insentif yang telah dituangkan dalam 14 paket kebijakan ekonomi saat ini, Haryadi berujar sebagian besar belum berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah telah merespon dengan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengevaluasi. "Ini positif kita cari bottleneck di mana kebutuhan masyarakat saat ini belum berjalan."
Menurut Haryadi, salah satu contoh kebijakan yang belum berjalan itu adalah diskon tarif listrik untuk beberapa usaha tertentu. "Kalaupun ada diskon jumlahnya sangat sedikit dan PLN seperti tidak punya niat untuk memberikan insentif itu." Sehingga dia berharap ke depan kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan dapat berjalan maksimal.
GHOIDA RAHMAH
