Masuk dalam Tim Reformasi Pajak, Ini Fokus APINDO

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Haryadi Sukamdani bersama dengan jajaran pimpinan APINDO dalam konferensi pers prospek ekonomi dan bisnis Indonesia 2017, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, 20 Desember 2016. Tempo/Ghoida Rahmah

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Haryadi Sukamdani bersama dengan jajaran pimpinan APINDO dalam konferensi pers prospek ekonomi dan bisnis Indonesia 2017, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, 20 Desember 2016. Tempo/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Haryadi B. Sukamdani masuk ke dalam jajaran Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hari ini.

    "Jadi kita masuk sebagai tim observer," ujar Haryadi, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa, 20 Desember 2016.

    Haryadi menyebutkan ada empat fokus yang dibawa APINDO dalam Tim Reformasi Pajak dan Bea Cukai. Pertama yaitu membangun kepercayaan wajib pajak (WP) untuk diperlakukan dengan adil. "Pajak itu suatu kewajiban yang harus didukung tanpa merasa harus dibebani dan malah distorsi," katanya.

    Fokus kedua yang diinginkan adalah kondisi beban atau tarif pajak yang lebih kompetitif, baik itu untuk pajak pertambahan nilai (PPN) ataupun pajak penghasilan (PPH).

    Baca: Produsen Power Bank Amerika Serikat Jajaki Pasar RI

    Selanjutnya fokus yang ketiga adalah memastikan hak dan kewajiban wajib pajak  dalam upaya memenuhi kepatuhan perpajakan dapat terlaksana dengan baik. "Jangan sampai nanti  restitusi susah diberikan, padahal kalau kita bayar telat juga kena penalti, jadi harus ada kesetaraan," ucap Haryadi.

    Fokus yang terakhir menurut Haryadi adalah membangun sistem teknologi informasi perpajakan yang transparan. "Ini harus berjalan dengan bagus dan bisa mengurangi kemungkinan deal-deal tertentu dengan petugas pajak."

    Selain kalangan pengusaha, tim melibatkan stakeholder terkait baik dari dalam maupun luar negeri. Antara lain  dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengamat, perwakilan Bank Dunia, hingga  media massa.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.