Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Energi DPR: Tidak Elok Menaikkan Harga Solar Saat Ini

image-gnews
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Harry Purnomo, pengamat migas Center for Energy Policy Kholid Syeirazi, dan anggota Komisi VII DPR Fraksi Nasdem Kurtubi dalam diskusi tentang revisi Undang-Undang Minyak dan Gas di Tanamera Coffee, Jakarta Selatan, 14 Desember 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Harry Purnomo, pengamat migas Center for Energy Policy Kholid Syeirazi, dan anggota Komisi VII DPR Fraksi Nasdem Kurtubi dalam diskusi tentang revisi Undang-Undang Minyak dan Gas di Tanamera Coffee, Jakarta Selatan, 14 Desember 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Nasdem, Kurtubi, mengatakan usulan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak solar sebesar Rp 500 per liter awal tahun depan belum dibahas di DPR. Namun, dia menilai, harga solar tidak perlu dinaikkan saat ini.

"Kalau kami di DPR, sebaiknya jangan dinaikkan dulu. Tidak elok untuk menaikkan harga solar saat ini," kata Kurtubi saat ditemui usai diskusi terkait revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi di Tanamera Coffee, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Desember 2016.

Baca: Harbolnas 2016, Blibli.com Berikan Kejutan Tambahan

Kurtubi menilai, harga solar yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 masih disubsidi sebesar Rp 500 per liter tersebut belum perlu dinaikkan karena sangat dibutuhkan oleh angkutan barang. "Pada saatnya akan dibicarakan (dengan pemerintah). Itu keputusan DPR pada akhirnya," ujarnya.

PT Pertamina (Persero) mengusulkan harga bahan bakar minyak solar naik Rp 500 per liter awal tahun depan. Menurut Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang, harga acuan minyak Singapura atau mean of platts Singapore (MOPS) sudah naik melebihi harga jual solar saat ini.

Baca: Online Shop Yakin Harbolnas Akan Dongkrak Transaksi Belanja

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Bambang, kenaikan MOPS dipicu kesepakatan anggota Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC) menurunkan produksi mereka hingga 1,2 juta barel per hari (bph) tahun depan. Kenaikan MOPS itu diprediksi akan memperbesar defisit Pertamina hingga Rp 700 per liter.

Bambang mengatakan Pertamina sudah mengalami defisit sejak September lalu, saat MOPS berada di level US$ 55-60 per barel. Pertamina telah mengusulkan kenaikan harga solar kepada pemerintah. Namun, Kementerian ESDM hanya menyetujui kenaikan harga BBM jenis Premium Rp 500 per liter.

Menurut Kurtubi, harga minyak yang naik memang membuat subsidi solar bertambah. Ditambah lagi, terdapat kewajiban penyampuran 20 persen produk kelapa sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) ke dalam solar oleh Pertamina. "Harga FAME lebih mahal dari harga solar. Kerugian mungkin berasal dari situ."

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

10 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

15 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.