TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa 70 persen anggaran Kementerian Pertanian 2017 akan difokuskan pada pengadaan sarana dan pra sarana penunjang sawah. Terutama sarana dan pra sarana yang berkaitan dengan pengairan.
"Nilainya kurang lebih Rp 16,6 triliun," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa, 6 Desember 2016.
Baca Juga:
Baca: Pangkas Impor Pangan,65 Klaster Koperasi Pertanian Disiapkan
Jokowi menjelaskan, sarana dan pra sarana pengairan akan menjadi fokus karena perbandingan jumlah fasilitas pengairan dengan luas lahan di Indonesia masih timpang. Sebagai contoh, dari luas lahan persawahan 8,1 juta hektare, baru 4,1 juta hektare yang dialiri irigasi. Itupun, kata Jokowi masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan normalisasi.
Contoh lain, masih terdapat 5,2 juta hektare huma atau ladang yang perlu dibuatkan kantong air atau embung. Tujuannya, agar bisa memanen dua kali dalam setahun.
Baca: Pengamat Ingatkan Akurasi Data Pangan Untuk Impor
"Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengembangkan sumber-sumber air seperti normalisasi sungai, memperbaiki saluran imigrasi primer dan sekunder, serta membangun embung," ujar Jokowi. Ia yakin swasembada pangan akan lebih cepat dicapai jika lahan pertanian bisa ditunjang secara optimal.
Terakhir Jokowi menyampaikan bahwa optimalisasi lahan pertanian juga bisa dicapai dengan memaksimalkan akses petani terhadap kredit usaha rakyat demi mendapat modal pengadaan sarana pra sarana penunjang. Info yang ia terima sampai dengan 31 juli 2016, penyaluran KUR sebesar 68 persen adalah pada sektor besar dan eceran, sedangkan KUR yang disalurkan untuk sektor pertanian dan kehutanan hanya 15 persen.
"Saya minta dibuatkan skema khusus untuk alokasi KUR di sektor pertanian yang didasarkan pada karakteristik komoditas yang jadi prioritas. Saya lihat skema sekarang masih bersifat umum," ujar Jokowi.
ISTMAN MP
