Kalla: Banyak Kebijakan Masa Lalu Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato sekaligus membuka Tempo Economic Briefing di Hotel Westin, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2016. TEMPO/Burhan Sholihin

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato sekaligus membuka Tempo Economic Briefing di Hotel Westin, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2016. TEMPO/Burhan Sholihin

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sejumlah kebijakan politik masa lalu terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut menekan jumlah belanja untuk pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. "Akibatnya, belanja modal dan barang kita tidak lebih dari 20 persen. Padahal, belanja modal bisa mendorong efek berlipat," kata Kalla saat diskusi Tempo Economic Briefing di Hotel Westin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, hari ini, Kamis, 27 Oktober 2016.

    Kebijakan yang dimaksud Kalla seperti pemberian pinjaman ketika krisis ekonomi 1998. Saat itu, pemerintah menggelontorkan Rp 500 triliun untuk likuiditas perbankan. "Kesalahannya menjamin semua yang salah. Akhirnya orang membuat suatu penggelembungan atau perampokan kebijakan yang dibuat," kata dia.

    Saat ini, pemerintah tak akan menanggung kerugian perbankan. Pertanggungjawaban berada di tangan para pemegang saham. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kredit bermasalah perbankan mencapai 3,22 persen secara kotor, dan 1,4 persen secara bersih. "Apapun yang terjadi di bank mau bangkrut ya bangkrut lah. Tak boleh ada satu pun bailout.Jangan tipu Bank Indonesia,"  Kalla berujar.

    Baca Juga: Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Membaik Sesuai Target

    Kalla menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono boros mengelola sumber daya alam, khususnya di bidang energi. Yudhoyono yang memimpin Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I-I I selama 10 tahun menggelontorkan subsidi bahan bakar minyak hingga Rp 1.500 triliun. "Yang terbesar itu kabinet sebelum ini. Zaman saya jadi Wakil Presiden, kami naikkan tiga kali."

    Kalla menyamakan kecerobohan ini dengan pengelolaan minyak di Venezuela. Negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia itu berakhir bangkrut.

    Lebih lanjut, Kalla menilai terjadi pemborosan di sektor birokrasi. Negara harus membayar Rp700 triliun untuk gaji pegawai setiap tahun. Nilai ini 10 kali lipat melonjak dibanding satu dasawarsa lalu.

    Belakangan, negara juga harus menanggung utang luar negeri yang menumpuk hingga 30 persen. Jika ini berlanjut, Kalla tak yakin anggaran pendapatan dan belanja negara mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen pada 2017. "Semua harus hemat. Gubernur harus kurangi biaya birokrasi," kata dia.

    Simak: Melawan Ahmad Dhani, Calon Bupati Bekasi Gaet Maia Estianty 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kualitas pengelolaan anggaran ketimbang mengejar target pertumbuhan ekonomi. Tahun depan, pemerintah harus mengelola belanja negara sebesar Rp2.080 triliun. Biaya itu dibagi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.315,5 triliun, dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp764,9 triliun.

    "Yang terpenting bagaimana membuat golongan menengah dan bawah menikmati manfaat bisa lewat investasi kualitas sumber daya, dan subsidi," kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani ingin agar belanja tak hanya menyasar pembangunan infrastruktur fisik seperti pelabuhan, jalan tol, dan bandara. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan akan jadi sasaran utama. Pemerintah menganggarkan lebih dari Rp 400 triliun untuk biaya pendidikan. "Penting juga sanitasi untuk mengurangi kemiskinan."

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.