2016, Pemerintah Bangun 153 Kilometer Jalan di Perbatasan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

    Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan dimensi pemerataan pembangunan yang direncanakan pemerintah di dalamnya termasuk membangun dari kawasan pinggiran. Salah satunya adalah membangun jalan perbatasan. "Jalan perbatasan target 2016 adalah 153 kilometer," kata Bambang Brodjonegoro saat ditemui di ruang Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Oktober 2016.

    Bambang melanjutkan, sampai 2015, pembangunan jalan perbatasan sudah mencapai 2.212 kilometer. Sedangkan target kumulatif pembangunan jalan perbatasan sampai 2019 adalah 3.181 kilometer.

    Kemudian untuk target membangun jalur distribusi utama ini, Bambang menuturkan, pengembangan jalan tol tahun ini diharapkan mampu bertambah 136 kilometer. Dari target 2019 yang sebesar 1.000 kilometer, progres pengembangan jalan tol baru 26,8 persen.

    Hal yang tak kalah penting menurut Bambang adalah pembangunan akses jalan ke 24 pelabuhan utama di Indonesia. Pada 2015-2016, target pemerintah adalah membangun akses jalan ke 19 pelabuhan terlebih dulu. "Target keseluruhannya tetap 24 pelabuhan utama," katanya.

    Bambang menjabarkan hal ini dalam acara pemaparan kinerja kementerian yang diadakan Kantor Staf Presiden. Turut hadir dalam acara itu Kepala Staf Presiden Teten Masduki, juru bicara Presiden Johan Budi, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

    Selain itu, turut hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.