Jokowi: Illegal Fishing Adalah Kejahatan Internasional  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memukul gong sebagai tanda dimulainya  acara The 2nd International Symposium on Fisheries Crime di Kantor Istana Kepresidenan Yogyakarta, 10 Oktober 2016. TEMPO/Odelia

    Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memukul gong sebagai tanda dimulainya acara The 2nd International Symposium on Fisheries Crime di Kantor Istana Kepresidenan Yogyakarta, 10 Oktober 2016. TEMPO/Odelia

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan kejahatan di lautan yang paling besar adalah illegal fishing. "Illegal fishing merupakan kejahatan internasional yang terorganisasi," ujar Jokowi dalam acara The 2nd International Symposium on Fisheries Crime di Yogyakarta, Rabu, 10 Oktober 2016.

    Menurut Jokowi, dukungan Indonesia dalam melawan pencurian ikan terlihat dari Indonesia menjadi tuan rumah simposium internasional ini. "Makin banyak negara yang menyadari bahwa illegal fishing adalah kejahatan utama di laut yang harus dihadapi," ucapnya.

    Hal tersebut karena tidak hanya praktek illegal fishing yang terjadi, tapi juga human trafficking, penyelundupan barang, kejahatan narkoba, pencucian uang, dan perusakan terumbu karang.

    Selain itu, menurut Jokowi, bumi yang 71 persen merupakan perairan membuktikan bahwa laut adalah salah satu sumber utama dari kehidupan masyarakat dunia. "Sekitar 2,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada laut," tuturnya.

    Indonesia, menurut Jokowi, akan terus memerangi kejahatan illegal fishing. Hal ini karena Indonesia mengalami kerugian sekitar US$ 20 miliar per tahun akibat illegal fishing.

    Indonesia juga merugi karena kerusakan terumbu karang mencapai 65 persen. Padahal Indonesia, berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia, yakni sekitar 6 juta ton per tahun atau 68 persen dari kebutuhan laut dunia. "Kalau illegal fishing terus diberantas, pasti produksi laut Indonesia akan semakin bertambah," katanya.

    Dalam pembukaan simposium ini, Jokowi juga mengapresiasi kinerja semua kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum dalam memberantas illegal fishing. Pemberantasan illegal fishing ini memberi bukti menurunnya praktek pencurian ikan, sehingga hasil produksi ikan bertambah, dari 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9,9 juta ton pada 2015. "Menurun 30-35 persen," ucapnya.

    Jokowi berujar, Indonesia berharap negara-negara peserta simposium akan terus berkomitmen memberantas kejahatan illegal fishing. "Kami juga bersedia membagi pengalaman dalam memberantas kejahatan illegal fishing.”

    Acara The 2nd International Symposium on Fisheries Crime dilaksanakan pada 10-11 Oktober 2016 di Yogyakarta. Selain dihadiri Presiden Jokowi, acara ini dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Acara ini juga diikuti 45 negara, di antaranya Australia, Austria, Cina, India, Ghana, Nigeria, Afrika Selatan, dan Vietnam.

    ODELIA SINAGA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.