Kalla Sebut Tak Ada Pemotongan Anggaran Ketiga, tapi...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kiri) menyerahkan tanda terima surat pelaporan harta kepada pengusaha nasional Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Besar IV Sudirman, Jakarta, 15 September 2016. Tommy yang saat ini memiliki bisnis properti dengan nama PT Kencana Graha Optima, serta memiliki PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang didirikan sejak 1984, mendaftarkan diri sebagai peserta program pengampunan pajak (tax amnesty). TEMPO/Tony Hartawan

    Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kiri) menyerahkan tanda terima surat pelaporan harta kepada pengusaha nasional Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Besar IV Sudirman, Jakarta, 15 September 2016. Tommy yang saat ini memiliki bisnis properti dengan nama PT Kencana Graha Optima, serta memiliki PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang didirikan sejak 1984, mendaftarkan diri sebagai peserta program pengampunan pajak (tax amnesty). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ada tren peningkatan penerimaan pajak menjelang akhir tahun ini. Untuk itu, diperkirakan tidak akan ada pemotongan anggaran ketiga. "Diperkirakan tidak ada pemotongan lagi, tapi sangat tergantung penerimaan negara bulan ini sampai Desember," kata Kalla di Jakarta Jumat, 7 Oktober 2016. "Mudah-mudahan karena tren pajaknya naik dibanding tahun lalu, jadi cukup baiklah."

    Selama 2016, pemerintah telah dua kali memotong anggaran. Potongan anggaran pertama sekitar Rp 133 triliun, sedangkan pemotongan anggaran kedua sekitar Rp 50 triliun. Menurut Kalla, tren penerimaan pajak yang meningkat ini tak lepas dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang disambut antusias masyarakat. Pada periode pertama, dana tebusan yang masuk mencapai Rp 97 triliun. Pemerintah menargetkan dana tebusan mencapai Rp 165 triliun hingga akhir periode ketiga yang akan berakhir Maret tahun depan.

    Baca Juga: Tax Amnesty Tahap I, di Negara Inilah Mereka Menyimpan Harta

    Kalla menambahkan, tren pemasukan pajak tahun ini lebih baik ketimbang tahun lalu. "Walaupun belum mencapai APBN-P, dari perbandingan penerimaan 2015, tahun ini lebih baik, jadi saya kira tidak perlu pemotongan lagi."

    Kalla berharap lebih banyak dana repatriasi yang masuk program amnesti pajak. Sejauh ini lebih banyak wajib pajak yang melakukan deklarasi ketimbang repatriasi. "Kami harapkan nanti sisa waktu sampai Maret lebih banyak lagi repatriasi dari luar," katanya.

    Hingga kini dana repatriasi yang masuk sekitar Rp 137 triliun, dari target yang ditetapkan sekitar Rp 1.000 triliun. Target tersebut dipasang hingga Maret tahun depan, sehingga masih ada harapan untuk peningkatan repatriasi. Meski begitu, Kalla memperkirakan komposisi tax amnesty akan lebih banyak berasal dari deklarasi serta dari dalam negeri. Dana repatriasi plus deklarasi yang ditargetkan sekitar Rp 4.000 triliun.

    Baca: Lelang Proyek Kereta Bandara Soetta Ditunda

    Kalla mengatakan dari sisi pajak yang diterima pemerintah, tidak ada persoalan dengan lebih banyaknya deklarasi ketimbang repatriasi. "Tapi dari sisi devisa tentu saja berbeda."

    Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan pihaknya akan lebih fokus kepada wajib pajak (WP) usaha kecil dan menengah (UKM) di periode kedua amnesti pajak. "Kami akan terus mensosialisasikan program ini kepada mereka," katanya di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2016.

    Ken mengatakan akan turun langsung ke pasar untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak tersebut. Ia bahkan sudah menyiapkan konsep pakaian yang akan dikenakan saat berbincang dengan para pengusaha tersebut. "Saya akan pakai kaus dan jins," katanya sambil tertawa.

    Simak: Bank Indonesia Teliti Uang Dimas Kanjeng, Hasilnya Adalah...

    Ia menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan asosiasi pedagang untuk sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak juga akan menggandeng dinas UKM serta Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengimbau pelaku UKM memanfaatkan amnesti pajak.

    AMIRULLAH | VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.