Ikut Tax Amnesty, Bos Sriwijaya Air Deklarasi Harta Pribadi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chief Executive Officer Sriwijaya Air Group Chandra Lie mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty hari ini, 26 September 2016, di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Tempo/Angelina Anjar

    Chief Executive Officer Sriwijaya Air Group Chandra Lie mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty hari ini, 26 September 2016, di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Tempo/Angelina Anjar

    TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Sriwijaya Air Group Chandra Lie mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty, hari ini, 26 September 2016. Bertempat di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Jakarta Selatan, Chandra mendeklarasikan hartanya yang berada di dalam dan di luar negeri, sekaligus merepatriasi hartanya.

    "Ini kewajiban saya sebagai warga negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator dan saya sebagai operator, tentu ada kekeliruan saya sebagai wajib pajak orang pribadi. Tentu ada saat di mana kelupaan, karena pribadi," kata Chandra. Dia pun menambahkan, "Saat ini, saya lapor sebagai pribadi. Besok, saya lapor dalam hal perusahaan."

    Menurut Chandra, sebagian besar harta yang dilaporkannya melalui program tax amnesty adalah deklarasi dalam negeri. Dia mengaku tidak memiliki harta yang besar di luar negeri. "Hanya ada deposito dan aset. Aset hanya untuk persiapan anak sekolah, seperti rumah. Itu semua dilaporkan agar bisa menghasilkan bagi negara," tuturnya.

    Melalui repatriasi hartanya yang berada di luar negeri, Chandra berencana untuk menginvestasikan dana repatriasinya tersebut di sektor riil, salah satunya untuk menyuntikkan modal ke perusahaan-perusahaan miliknya yang bergerak di industri penerbangan. "Untuk beli pesawat mungkin. Ya sebagai modal kerja lagi lah," katanya.

    Chandra mengapresiasi upaya pemerintah yang pasang badan terhadap keberlangsungan program tax amnesty, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Untuk repatriasi, pemerintah hanya memberi tarif 4 persen. Itu paling murah di dunia. Tapi yang penting, bagaimana uang itu bisa dikelola oleh kita sendiri."

    Chandra menambahkan, seluruh pengusaha antusias untuk mengikuti program tax amnesty. Hal itu, menurut dia, ditunjukkan dalam pertemuannya bersama para pengusaha pada Jumat malam lalu. "Sayang kalau pengusaha tidak ikut tax amnesty. Saya ingin mengajak semua pengusaha dan masyarakat untuk berkontribusi," tuturnya.

    Menurut Chandra, keikutsertaannya dalam program tax amnesty di akhir periode pertama bukan disebabkan oleh adanya keraguan. Dia berujar, banyak hal yang perlu dipersiapkan. "Ada beberapa kendala seperti kami mau setor, ambil uang kontan susah. Kan sebagian besar aset semua. Ada juga ratusan perusahaan sehingga datanya banyak," katanya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.