Paket Kebijakan, Kadin: Makin Diatur, Pengusaha Makin Bingung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Menteri ESDM Luhut Panjaitan didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Agum Gumelar, Gubenur Lemhanas Agus Widjojo, Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi B. Sukamdani membuka acara Forum Ketahanan Energi Nasional di Hotel Grand Sahid Jakarta, 8 September 2016. Tempo/Odeli

    Plt Menteri ESDM Luhut Panjaitan didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Agum Gumelar, Gubenur Lemhanas Agus Widjojo, Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi B. Sukamdani membuka acara Forum Ketahanan Energi Nasional di Hotel Grand Sahid Jakarta, 8 September 2016. Tempo/Odeli

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno memberikan catatan kepada pemerintah terkait dengan implementasi paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan hingga jilid ke-13.

    Menurut Benny, berbagai permasalahan dalam implementasi paket-paket kebijakan itu harus segera diselesaikan.

    "Yang 12 paket ini harus diselesaikan saja dulu. Makin banyak diatur, makin bingung kami (pengusaha). Yang benar itu, yang diatur adalah yang dilarang saja," kata Benny seusai diskusi bersama Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Kadin di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 23 September 2016.

    Benny mencontohkan, salah satu kendala dalam implementasi paket kebijakan ekonomi adalah banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha milik negara. "Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III mengenai energi, harga gas harusnya US$ 6 dan harga listrik diskon 30 persen di malam hari. Itu masih belum dilaksanakan oleh BUMN."

    Benny, yang saat ini menjadi salah satu anggota Satuan Tugas Paket Kebijakan Ekonomi mengatakan, satgas terus memantau implementasi paket-paket kebijakan itu. "Kami memantau impact dari paket itu seperti apa. Hasilnya kami serahkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Masalahnya sudah terpetakan dan semua disampaikan," katanya.

    Berbeda dengan Benny, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan menilai, paket-paket kebijakan ekonomi yang ada sudah cukup bagus meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum terimplementasi.

    "Klaim dari industri sudah bagus. Tapi efektivitasnya, ada tertulis, kok tidak jalan? Ini sudah dipantau oleh satgas dan semunya on the right track," ujar Johnny.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.