Pertumbuhan Ekonomi Tak Andalkan Perdagangan Luar Negeri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memberikan keterangan perihal kesalahpahaman penerapan Tax Amnesty (Istman/Tempo)

    Presiden Jokowi berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memberikan keterangan perihal kesalahpahaman penerapan Tax Amnesty (Istman/Tempo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2017 tak mungkin berharap kepada perdagangan luar negeri. "Semua sepakat bahwa global trade akan tetap lemah," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 7 September 2016.

    Semua orang yang dimaksud Sri ialah pemimpin negara yang tergabung dalam G20. Mereka mengadakan pertemuan di Cina dan membahas isu ekonomi global. Sri turut hadir dalam pertemuan tersebut, mendampingi Presiden Joko Widodo.

    Dari hasil pertemuan itu, Sri menuturkan ekspor dan impor Indonesia tahun depan zero growth. "Tapi lebih baik daripada dua tahun terakhir yang pertumbuhannya negatif terus," ujarnya. Perdagangan yang lesu dipicu melemahnya kondisi ekonomi dunia selama beberapa tahun terakhir.

    Dengan tidak lagi mengandalkan faktor luar, Sri mengatakan Indonesia kini mengandalkan faktor internal. Faktor tersebut ialah pemerintah, masyarakat, dan korporasi, termasuk badan usaha milik negara.

    "Dari sisi pemerintah, kami tidak akan membuat pemerintah sebagai faktor pengerem ekonomi, tapi pendorong," ucapnya. Strateginya ialah menjaga defisit 5,2, fokus kepada belanja modal, dan memastikan masyarakat miskin tetap menerima bantuan.

    Sedangkan faktor paling penting yang harus diperhatikan ialah korporasi. "Dia adalah the real engine of growth," ujar Sri. Ia menuturkan pertumbuhan PMBT sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat dan tax amnesty diharapkan dapat menjadi sumber tambahan modal.

    Pemerintah mengajukan asumsi makro dalam nota keuangan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3 persen; inflasi 4 persen; nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 13.300; dan rata-rata suku bunga SPN tiga bulan sebesar 5,3 persen. Target pembangunan meliputi tingkat pengangguran di angka 5,3-5,6 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 9,5-10,5 persen. Sedangkan gini ratio dipatok 0,38 dan IPM sebesar 70,1.

    Komisi XI dan pemerintah kemudian bersepakat asumsi pertubuhan berada di posisi5,1 persen. Inflasi di kisaran 4 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika senilai 13.300. Sedangkan rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan diasumsikan berada di tingkat 5,3 persen.

    Tingkat pengangguran yang disepakati berada di posisi 5,6 persen, sementara tingkat kemiskinan sebesar 10,5 persen. Adapun gini Ratio disepakati 0,39 dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditetapkan 70,1.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.