Di Akhir KTT G-20, Jokowi: Pembangunan Berkelanjutan Mutlak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat tiba dalam acara KTT G20 di Hangzhou Exhibition Center, Hangzhou, Cina, September 4, 2016. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi pembicara utama sesi 2 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. REUTERS/Etienne Oliveau/Pool

    Presiden Joko Widodo saat tiba dalam acara KTT G20 di Hangzhou Exhibition Center, Hangzhou, Cina, September 4, 2016. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi pembicara utama sesi 2 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. REUTERS/Etienne Oliveau/Pool

    TEMPO.CO, Hangzhou - Pada hari terakhir pelaksanaan KTT G-20 di Hangzhou, Cina, Presiden Joko Widodo mengingatkan anggota G-20 tidak melupakan pelaksanaan Agenda 2030 terkait dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal itu mengingat 2016 adalah tahun pertama pelaksanaan agenda tersebut.

    "Indonesia berkomitmen mencapai Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," ujar Presiden, menyampaikan komitmennya di KTT G-20, Senin, 5 September 2016.

    Perlu diketahui, Agenda 2030 adalah agenda pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman anggota G-20 dalam menghadapi tantangan pembangunan global. Selain itu, sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kerja sama antarnegara, baik negara maju maupun berkembang.

    Agenda 2030 sesungguhnya adalah kelanjutan dari Millennium Development Goals. Disepakati perwakilan dari 193 negara pada September 2015, kurang-lebih ada 17 tujuan dari agenda ini yang beberapa di antaranya mengentaskan warga dari kemiskinan, mencapai ketahanan pangan, mencapai kesetaraan gender, mendukung ekonomi inklusif, dan mengurangi kesenjangan.

    Presiden Jokowi juga meyakinkan anggota G-20 bahwa dia sudah mengambil langkah lebih lanjut soal implementasi Agenda 2030. Beberapa di antaranya mengimplementasikan tujuan Agenda 2030 ke dalam Rencana Pembangunan Nasional, meningkatkan keterlibatan sektor swasta, memberlakukan berbagai kebijakan untuk memastikan ketahanan pangan, serta meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan.

    Bagi negara yang belum mulai mengimplementasikannya, Jokowi memberi sejumlah saran. Pertama, menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan global yang kuat dan inklusif. Kedua, menggalakkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kerja sama teknologi ramah lingkungan, dan mengurangi kesenjangan teknologi.

    "Hal tersebut bisa dicapai dengan cara meningkatkan akses pasar bagi negara-negara berkembang, mengatur sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan, serta menghilangkan arus keuangan terlarang," ucapnya.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.