TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku masih mencari cara untuk meningkatkan angka keuangan inklusif (layanan keuangan bisa dinikmati oleh masyarakat terbawah) di Indonesia. Terutama, di kalangan pengusaha kecil seperti petani atau nelayan yang tinggal di daerah terpencil. Menuru dia, untuk saat ini, fintech atau financial technology adalah salah satu solusi yang pas akan hal itu.
"Saya membayangkan, kalau saja ada aplikasi yang bisa membantu petani atau nelayan mendapat akses permodalan, menjaga hubungan mereka dengan pasarnya, ini bisa membuat mereka menjadi lebih sejahtera," ujar Jokowi dalam pembukaan Indonesia Fintech Festival and Conference 2016 di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa, 30 Agustus 2016.
Keuangan inklusif adalah situasi di mana masyarakat memiliki pemahaman dan akses yang efektif terhadap sumber-sumber permodalan, pinjaman, asuransi, dan layanan jasa keuangan lainnya. Indonesia, berdasarkan data Presiden Joko Widodo, memiliki tingkat keuangan inklusif sebesar 21,8 persen.
Angka tersebut, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura, tergolong sangat rendah. Singapura diketahui memiliki persentase keuangan inklusif sebesar 96 persen, sedangkan Malaysia memiliki persentase 51 persen.
Umumnya, rendahnya keuangan inklusif itu dipengaruhi berbagai faktor. Beberapa di antaranya, untuk konteks Indonesia, adalah masih sempitnya jangkauan perbankan dan tidak banyaknya layanan jasa keuangan yang memperhatikan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.
Baca:
#StopBayar Pajak Jadi Viral, Pramono: Tax Amnesty Tetap Jalan
Menganggap Tidak Adil, Wali Kota Solo Kritik Amnesti Pajak
Subsidi Rumah dari Pemerintah: Bunga 5 Persen, Flat 20 Tahun
Tax Amnesty, Wajib Pajak Laporkan Alat Masak dan Mesin Cuci
Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono Gusur 811 Makam di Magetan
Presiden Jokowi menjelaskan, fintech berbentuk aplikasi bisa memecahkan masalah inklusi karena tidak mengenal batas antarwilayah lagi yang menjadi masalah di negara kepulauan. Apalagi, kebanyakan masyarakat sekarang sudah makin dekat dengan teknologi sehingga tahu bagaimana menggunakan aplikasi.
Beberapa aplikasi yang dibayangkan Presiden Joko Widodo, misalnya aplikasi akuntansi untuk membantu masyarakat yang selama ini malas melakukan pembukuan keuangan. Selain itu, aplikasi penghubung produsen dengan pasar sehingga barang-barang pun bisa didistribusikan dengan efektif dan efisien.
Salah satu aplikasi yang menurut Jokowi sudah menerapkan hal itu adalah Tani Hub. Ia berkata, aplikasi tersebut bisa menghubungkan produsen, yaitu petani dengan restoran dan hotel yang membutuhkan barang produksi mereka tanpa harus melalui berbagai perantara.
"Memangkas mata rantai yang panjang antara produsen dan pasar. Dengan begitu, harga barang dagangan pun makin baik," ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden melanjutkan, bahwa aplikasi itu tidak bisa datang sendiri. Oleh karenanya, ia mendorong anak muda untuk terus berinovasi menciptakan aplikasi-aplikasi yang mendukung keuangan inklusif. Ketika keuangan inklusif sudah tercapai, kata Presiden Jokowi, selanjutnya, pengusaha kecil seperti petani dan nelayan pun bisa dikorporasikan juga. "Regulasinya sedang disiapkan oleh OJK (untuk fintech). Kita itu kejar-kejaran dengan regulasi agar tidak ketinggalan," ujar Presiden Jokowi mengakhiri.
ISTMAN M.P.
