Kenapa Kementerian Perindustrian Tak Pangkas Anggarannya?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Airlangga Hartarto. TEMPO/Imam Sukamto

    Airlangga Hartarto. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan sejumlah penyebab ia tak memangkas anggaran lembaga yang dipimpinnya. Salah satunya, Kementerian sudah menetapkan anggaran pendapatan sekitar Rp 2,9 triliun dan penghematan berupa self blocking sekitar 10 persen dari anggaran belanja atau 8 persen dari total anggaran nasional. 

    “Jadi kami sudah self blocking di atas angka nasional,” ujar Airlangga saat dijumpai di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis Malam, 25 Agustus 2016. Pernyataan Airlangga itu merespons kebijakan pemotongan sejumlah pos anggaran kementerian dan lembaga negara untuk tujuan penghematan. 

    Airlangga menambahkan, ia juga telah melakukan pembicaraan dengan kementerian lain, termasuk Bappenas, bahwa pihaknya ingin mendorong usaha kecil dan menengah sesuai dengan target Nawacita Presiden Joko Widodo dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di dalam target itu disebutkan Kementerian harus menciptakan sebanyak 20 ribu pengusaha baru dan mengembangkan 9.000 usaha menengah baru.

    Karena itu, kata Airlangga, fasilitas yang diberikan Kementerian Perindustrian terkait dengan wiraswasta baru, dalam sektor pendidikan kejuruan tenaga kerja, itu cukup penting. “Kami juga akan mendorong tenaga kerja ini supaya lebih profesional,” tuturnya.

    Setelah pemerintah memangkas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi juga akan turun dari target yang ditetapkan sebelumnya, 5,3 persen. Namun Airlangga masih berharap pemangkasan tersebut tidak mempengaruhi sektor industri karena proyek infrastruktur tidak ikut dipangkas. “Industri itu bergantung pada sistem logistik. Tentu, dengan penyelesaian infrastruktur, daya saing industri akan lebih kuat.”

    Untuk mengejar pertumbuhan di sektor industri, Airlangga telah meneken beberapa kesepakatan kerja sama dengan negara ASEAN lain, misalnya dengan Departemen Perindustrian Vietnam. Keduanya sepakat meningkatkan nilai kerja sama investasi dari angka Rp 6 triliun menjadi Rp 10 triliun pada 2018. “Dari segi industri, kami akan dorong apa yang bisa direalisasi tidak dalam waktu lama sehingga mempunyai daya saing dan pertumbuhan yang bagus,” ucapnya.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.