Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RAPBN 2017, Sri Mulyani: PNBP per Kementerian Harus Digenjot

image-gnews
Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO
Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih harus terus digenjot. "Dengan tetap menjaga pelayanan dan kelestarian lingkungan," katanya di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016. Hal ini dilakukan agar target penerimaan negara yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 tercapai.

Sri Mulyani mengatakan kontribusi PNBP di setiap Kementerian dan Lembaga dapat lebih ditingkatkan. Beberapa kementerian yang dimaksud adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN, menurut Sri Mulyani, dapat meningkatkan PNBP dengan mengurangi inefisiensi dan kebocoran sumber minyak dan gas serta minerba. "Serta pengendalian cost recovery," kata dia.

Untuk mencapai target tersebut, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengawasi proyek pengembangan lapangan onstream tahun 2017 agar berjalan tepat waktu. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan gas bumi ke stakeholder domestik.

Pemerintah juga akan menetapkan kebijakan terkait dengan harga gas bumi tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. "Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pemeriksa guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak PNBP Pertambangan," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan. "Untuk memantau pengelolaan hutan secara online," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk menggali pengelolaan hasil laut yang lebih seimbang. Caranya, dengan memberantas illegal, unreported, and unregulated fishing.

Sementara Kementerian BUMN dapat lebih meningkatkan kinerjanya untuk mendorong penerimaan PNBP. Untuk K/L lain pengelola PNBP, Sri mengatakan mereka dapat memperbaiki tarif dan jenis PNBP agar lebih realistis. "Namun tetap memperhatikan pelayanan publik," kata Sri Mulyani.

PNBP dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun. Penerimaan bersumber dari Pendapatan Laba Bagian BUMN sebesar Rp 38 triliun, Pendapatan SDA Rp 80,3 trilium, Pendapatan BLU Rp 37,3 triliun, dan PNBP Lainnya Rp 84,4 triliun.

Bila dibandingkan dengan APBNP 2016, target PNBP dalam APBNP 2016 sebesar Rp 245,1 triliun. Pendapatan Laba Bagian BUMN ditargetkan sebesar Rp 34,2 triliun, Pendapatan SDA Rp 90,5 triliun, Pendapatan BLU Rp 36,3 triliun, dan PNBP Lainnya Rp 84,1 triliun.

VINDRY FLORENTIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

16 jam lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.


Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

20 jam lalu

Sri Mulyani memaparkan masalah impor bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.


Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

20 jam lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.


Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.


SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

PT Medco Energi Internasional Tbk mengumumkan kinerja keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021. Foto: koleksi SKK Migas
SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

1 hari lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.


Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Tangkapan layar Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) berbicara dalam sesi bincang-bincang khusus Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu 15 Mei 2024. sebagaimana disiarkan langsung oleh kanal YouTube Bloomberg TV. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.