DPR Ancam 10 Lembaga Penyiaran Swasta Tak Dapat Izin Lagi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Budi Youyastri mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk tidak membahas lebih lanjut proses perpanjangan perizinan untuk 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Ia bahkan meminta 10 stasiun televisi yang akan habis masa izin siarannya tahun ini, tidak perlu diperpanjang lagi.

    Menurut Budi, penegasan itu diperlukan karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) gagal memberikan laporan evaluasi secara konkret atas performa semua stasiun televisi selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Data seperti persentase iklan setiap televisi saja tidak ada.

    “Akhir masa kerja KPI gagal, karena tidak melaporkan,” kata Budi di kompleks Gedung DPR, Rabu, 27 Juli 2016.

    Menurut Budi, dalam rapat Komisi I DPR sebelumnya, pada 27 Juni 2016, KPI sudah bersedia menyerahkan laporan perolehan iklan 10 stasiun televisi selama 10 tahun terakhir. Namun, pada rapat hari ini DPR tidak menerima laporan tersebut. Ia menganggap KPI tidak berkomitmen dan melanggar peraturan.

    Seperti diberitakan sebelumnya, ada 10 stasiun televisi yang akan habis ijin  penyiarannya pada 2016. Kesepuluh stasiun teve itu di antaranya RCTI, SCTV, Indosiar, MNC TV, ANTV, TV One, Metro TV, Trans TV, Global TV, dan Trans 7.  

    Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan mengaku kesulitan memenuhi permintaan DPR menyediakan laporan persentase iklan selama 10 tahun terakhir. Sebab, kata dia, periode kepengurusan dari KPI hanya selama 3 tahun. Dia mengaku menyanggupi akan memberikan laporan tersebut dengan mengirimkan surat kepada 10 stasiun televisi untuk melaporkan data siaran iklan mereka selama 10 tahun terakhir.

    Karena itu, Judha mengaku kesulitan apabila DPR meminta laporan persentase siaran iklan 10 stasiun teve itu, harus disampaikan ke parlemen hari ini juga. Sembari menegaskan komitmen KPI untuk segera melengkapi laporan yang diminta DPR, Judha meminta perpanjangan waktu. “Akan kami susulkan,” kata dia.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.