TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan salah satu pembenahan yang harus dilakukan dalam soal pajak adalah peningkatan informasi dan data pembayar pajak. Ini menjadi hal penting dalam persoalan pajak yang dihadapi pemerintah. "Salah satu program pemerintah yang harus dilaksanakan dalam waktu singkat ini ialah perbaikan IT pajak," kata Kalla, Senin, 23 Mei 2016, saat membuka acara International Confrence on Tax, Investment, and Business (ICTIB) 2016 and 13th Asia Pasific Tax Forum (APTF) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.
Kalla mengatakan tidak mungkin pengelolaan pajak saat ini dilakukan secara manual. Di masa lalu, administrasi pajak masih mungkin dilakukan secara manual karena jumlah transaksi terbatas. Saat ini, transaksi sudah mencapai jutaan, ratusan juta, bahkan miliar transaksi per hari. "Tidak mungkin lagi dengan manual, maka semuanya dengan IT," ujarnya.
Perbaikan IT pajak juga dimaksudkan agar pemerintah, kantor pajak, dapat mengatur pajak sebaik-baiknya hingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang adil. "Tanpa informasi, tidak bisa menimbulkan pertumbuhan yang adil sehingga dikenal istilah memburu di kebun binatang," kata Kalla. Dia juga menekankan pentingnya mendidik dan melatih petugas-petugas pajak untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan di masa lalu, pajak masih dianggap sebagai isu domestik masing-masing negara. Namun, perkembangan global, terutama di bidang teknologi informasi, telah membuat pajak menjadi isu internasional. Salah satu penyebabnya adalah munculnya ekonomi digital (digital economy).
Perkembangan ekonomi digital, kata Bambang, telah banyak membuat perubahan dalam melakukan transaksi. "Dengan kemajuan internet, transaksi yang dulu dalam bentuk fisik atau riil, berubah menjadi transaksi di dunia maya," kata Bambang. Perubahan cara bertransaksi itu memunculkan persoalan pajak seperti di manakah seharusnya dibayar, apakah di negara di mana kantor tempat perusahaan berdiri ataukah di negara tempat transaksi dilakukan.
Dalam kaitan itulah Kalla mengatakan perlu kerja sama global dalam bentuk interkoneksi dan informasi dalam soal perpajakan. "Dibutuhkan informasi yang baik dari semua negara sehingga menimbulkan suatu sistem yang rapi, baik, untuk kita semua," kata Kalla.
AMIRULLAH
