Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru

image-gnews
Presiden Jokowi berpidato dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di Jakarta, 10 Maret 2016. PLB ini berlokasi di kawasan Industri Cipta Krida Bahari. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi berpidato dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di Jakarta, 10 Maret 2016. PLB ini berlokasi di kawasan Industri Cipta Krida Bahari. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pasalnya, jumlah pengusaha yang ada saat ini jumlahnya baru mencapai 1,56 persen padahal standari bank dunia menyaratkan 4 persen. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Perguruan Tinggi Se-ASEAN 2016 di Kampus Telkom University, Bandung, Senin, 23 Mei 2016.

Hadir pada kesempatan itu sejumlah pimpinan negara seperti Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. "Menuju 2 persen kita masih butuh 1,7 juta pengusaha. Menuju 4 persen kita butuh 5,8 juta pengusaha muda," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan mengenai Index Daya Saing Global di 10 negara Asean yang mencatat bahwa Singapura berada di peringkat pertama dengan 5,68 persen, Malaysia 5,23 persen, Thailand 4,64 persen, dan Indonesia 4,52 persen. Artinya, menurut Presiden Jokowi, masih banyak yang perlu diperbaiki di negeri ini.

Adapun yang paling dianggap membebaninya adalah peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) yang menempatkan Singapura diurutan pertama. Pada tahun sebelumnya, Indonesia berada di peringkat 120 dan tahun ini naik menjadi 109. Tahun depan ditargetkan agar bisa masuk peringkat 40. "Jangan ditepuk tangani dulu. Masih 109. Malaysia sudah nomor 18. Thailand 49, Vietnam 90. Karena keruwetan ngurus izin bagi pengushaa pemula dan saya sudah perintahkan kepada menteri tahun depan harus capai ke 40," ujarnya.

Lebih lanjut dia pun memberikan wejangan kepada para calon pengusaha untuk tidak banyak pertimbangan ketika memutuskan berusaha karena yang lebih penting adalah punya keberanian dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Karena banyak ketakutan itulah yang menyebabkan kenapa di Indonesia baru 1,6 persen. "Tapi, modal semangat saja tidak cukup. Sekarang ini dunia cepat berubah dalam hitungan detik. Kemajuan teknologi seolah tanpa batas. Kita tahu sekarang berjualan sudah tidak langsung di pasar atau di mall tapi e-commerce. Dari yang mulai internasional sampai yang domestik," ujarnya.

Selain kemajuan teknologi, juga rantai pasok bahan baku yang tidak bisa ditahan. Apalagi dengan media sosial menjadi sangat terbuka dan cepat tersajikan. Dalam situasi seperti ini pilihannya hanya ada dua terbuka atau menutup diri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Negara lain pun sama pilihannya. Baginya, pilihannya hanya satu harus berani terbuka dan harus yakin bahwa dengan terbuka itu menjadi lebih baik. Artinya, pengusaha harus berani berkompetisi. Para pengusaha muda Indonesia bukan gampang menyerah dan jago kandang. "Petarung tangguh dan siap pemenang bukan pecundang. Ditingkat Asia, kita lihat setiap dua bulan ketemu baru dua hari ketemu di Rusia selalu bergandengan tangan sebagai kawan di Asean. Tapi, meskipun bergandengan saya ingatkan bahwa mereka adalah pesaing kita," kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Ketua Hipmi Bahlil Lahadalia menyarankan, agar perguruan tinggi tidak terlalu fokus dengan output pada ijazah dan menjadikan mereka sebagai pekerja. Seharusnya, perguruan tinggi mampu melahirkan banyak kaum intelektual yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan dari total mahasiswa dari Aceh sampai Papua yang mencapai 5 juta orang. Diketahui bahwa 83 persen dari mereka ingin menjadi karyawan, 4 persen berwirausaha, dan selebihnya LSM dan politisi. Berdasarkan survei yang dilakukannya, jumlah pengusaha Indonesia baru mencapai 1,56 persen. Padahal Singapura sudah 7 persen, Malaysia 5 persen, Thailand 4,5 persen Vietnam 3,6 persen. Untuk memenuhi angka minimal 2 persen Indonesia butuh 1,7 juta pengusaha muda.

"Bayangkan bangsa ini mau jadi apa ke depan. Kesadaran nasional bahwa bangsa Indonesia butuh entrepreneur yang cerdas. Tentunya harus ada sinergi antara kampus dan perguruan tinggi," tutur Presiden Jokowi.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Harap Perusahaan Tak Diskriminasi Pekerja Perempuan karena Cuti Melahirkan

5 jam lalu

Presiden Jokowi (kanan) bersama Menlu Retno Marsudi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Indonesia juga mengirimkan paket bantuan berupa obat-obatan, bantuan makanan tambahan ibu hamil balita, bantuan obat-obatan malaria, bantuan hygiene kit dan water purifier. TEMPO/Subekti.
Jokowi Harap Perusahaan Tak Diskriminasi Pekerja Perempuan karena Cuti Melahirkan

UU KIA diteken Jokowi pada 2 Juli 2024. Hak ibu yang bekerja namun dalam kondisi melahirkan, berhak mendapatkan cuti dengan ketentuan.


DEEP Desak Presiden Jokowi Segera Lantik Iffah Rosita Jadi Komisioner KPU

7 jam lalu

Ilustrasi KPU. ANTARA
DEEP Desak Presiden Jokowi Segera Lantik Iffah Rosita Jadi Komisioner KPU

DEEP mendesak Presiden Jokowi segera melantik Iffah Rosita sebagai komisioner KPU menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena tindak asusila.


Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada

8 jam lalu

Presiden Jokowi (kanan) bersama Menlu Retno Marsudi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Indonesia juga mengirimkan paket bantuan berupa obat-obatan, bantuan makanan tambahan ibu hamil balita, bantuan obat-obatan malaria, bantuan hygiene kit dan water purifier. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada

Presiden Jokowi mengungkit sebelumnya KPU sudah sukses menggelar Pilpres dengan baik dan lancar.


Jokowi Beri Restu Kaesang Maju Pilkada: Orang Tua Hanya Mendoakan

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) berbincang dengan Sekretaris Kabinet  melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Bantuan yang dikirimkan dalam bentuk barang berupa logistik seperti tenda pengungsi, makanan dan obat-obatan. TEMPO/Subekti.
Jokowi Beri Restu Kaesang Maju Pilkada: Orang Tua Hanya Mendoakan

Jokowi memberikan restu kepada putranya Kaesang Pangarep untuk maju pemilihan kepada daerah atau Pilkada 2024.


Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN Bulan Ini, Terkendala Infrastruktur Belum Siap

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN Bulan Ini, Terkendala Infrastruktur Belum Siap

Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.


Jokowi Tak Mau Paksa Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Bisa Setelah Oktober

8 jam lalu

Presiden Jokowi mengamati bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan dii Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Bantuan tersebut menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, dengan total anggaran kurang lebih Rp 17,9 miliar (1 Juta USD). TEMPO/Subekti.
Jokowi Tak Mau Paksa Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Bisa Setelah Oktober

Presiden Jokowi masih melihat situasi di lapangan soal rencana pindah ibu kota ke IKN. Ia menyatakan tak ingin memaksakan sesuatu yang belum selesai.


Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

10 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti.
Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

Terkini Bisnis: OJK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Jokowi. Prabowo tanggapi masalah pengelolaan uang negara.


Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan Rp 35,5 Miliar

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melepas bantuan kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan Rp 35,5 Miliar

Presiden Jokowi melepas bantuan kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan dari Lanud Halim Perdanakusuma.


Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Ragam Penilaian BPK

10 jam lalu

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama pimpinan BPK dalam penyerahakan Hasil Pemeriksaan BPK 2023 di Senayan, Jakarta, 8 Juli 2024. (Dok. BPK RI)
Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Ragam Penilaian BPK

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 atau kedelapan kali berturut-turut.


Tepis Isu Blusukan di Jakarta untuk Dukung Kaesang, Gibran: Ngapain Endorse Dia

10 jam lalu

Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep memberikan keterangan saat peresmian Goola X Mangkok Ku di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Dalam acara ini, kedua anak Presiden Joko Widodo itu menunjukkan aksi mereka meracik makanan dan minuman. TEMPO/Nurdiansah
Tepis Isu Blusukan di Jakarta untuk Dukung Kaesang, Gibran: Ngapain Endorse Dia

Gibran menepis anggapan jika dia blusukan ke Jakarta untuk memberi dukungan kepada Kaesang untuk maju di Pilkada Jakarta.