TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ingin menaikkan anggaran pertahanan Indonesia, khususnya untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Anggaran pertahanan kita selalu di bawah satu persen dari GDP, pernah lebih (satu persen) tapi turun lagi. Akan kita usahakan untuk naik," kata Luhut di Universitas Indonesia, Rabu pagi (20 April 2016).
Menurut dia, saat ini pengeluaran anggaran pertahanan masih terlalu banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, sedangkan proporsi untuk alutsista masih kurang.
Luhut menyatakan akan menyiasatinya dengan meningkatkan kerja sama pertahanan melalui sistem transfer teknologi (ToT) dengan negara mitra pembelian alutsista sehingga kemampuan daya reka mereka bisa ditiru Indonesia.
"Anggaran pertahanan akan ditingkatkan terus. Kita naikkan dari 0,85 persen ke satu persen, hingga nanti bisa mencapai di atas satu persen. Kita harap di 2019 bisa mendekati Rp250 triliun untuk anggaran pertahanannya," kata Luhut.
Luhut juga berjanji menaikkan upah pegawai TNI dan pertahanan agar tidak timpang dengan tingkat pendapatan nasional.
"Walaupun alutsista kita naikkan tapi untuk pegawai juga akan diusahakan naik. Misal anak saya pangkat mayor di Kopassus (gajinya) hanya Rp6 juta per bulan. Kalah dengan pegawai bank yang bisa Rp10jt per bulan," ujar dia.
Dia menilai, sebagai negara besar, Indonesia tidak bisa membiarkan ada kesenjangan dalam pegawai pertahanan dan untuk itu dia berjanji melakukan perubahan yang lebih baik di bidang pertahanan.
ANTARA
