Ide Bos Freeport dari Papua, Luhut: Cari Nama, Jangan Satu!

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tambang Grassberg Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua. REUTERS/Stringer

    Tambang Grassberg Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua. REUTERS/Stringer

    TEMPO.COJayapura - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menunggu Gubernur Papua Lukas Enembe memberi nama calon Presiden Direktur PT Freeport Indonesia kepadanya. Ia meminta Lukas tak hanya memberi satu nama.

    "Carilah namanya, katanya mau orang Papua, kasih beberapa nama-lah, jangan satu," ujar Luhut ketika membuka Rapat Kerja Daerah di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa, 29 Maret 2016 malam.

    Lukas hanya tertawa melihat Luhut menagih padanya. Sebelumnya, saat pidato pembukaan, Lukas meminta pemerintah menepati janjinya untuk menunjuk Presiden Direktur PT Freeport dari putra daerah. "Yang pasti harus orang Papua," kata Lukas.

    Namun, menurut Luhut, dia dan Lukas kesulitan mencari figur yang cocok mengisi jabatan itu karena sedikitnya putra daerah Papua dengan latar belakang pendidikan teknik. Presiden Direktur Freeport yang baru ini nantinya akan menggantikan Maroef Sjamsuddin yang mundur awal tahun lalu.

    Maroef mundur menyusul kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan bekas Ketua DPR Setya Novanto. Pada 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan lobi yang dilakukan Setya kepada Maroef untuk mengurus perpanjangan kontrak Freeport.

    Kasus ini kemudian diusut Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. MKD menyidangkan dugaan pelanggaran etik Setya, yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    TIKA PRIMANDARI


    BERITA MENARIK
    Ahok Mengaku Gatal, Tak Sabar Ingin Poles Si Cantik Itu
    Granat di Tangan Brigadir Khaidir Terlepas, dan Tiba-tiba...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.