Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) berdiskusi dengan (kiri-kanan) Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi (kanan) berdiskusi dengan (kiri-kanan) Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. 

    Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.

    Salah satu usulan Presiden ialah menyatukan surat izin usaha perusahaan dan tanda daftar perusahaan menjadi satu kertas saja. Menurut Jokowi, usulan itu sudah pernah disampaikan sebelumnya.

    Berkaca pada hasil survei sebuah lembaga pada 2016 mengenai kemudahan iklim usaha dan investasi, Jokowi belum puas atas peringkat Indonesia. Ia menyebutkan Indonesia ada di peringkat ke-109 dari 189 negara. Posisi itu jauh dibanding negara tetangga.

    Baca Juga: Ini Daftar Harga Baru BBM Pertamina  

    Singapura, misalnya, menempati peringkat pertama, disusul Malaysia di posisi ke-18. Berikutnya Thailand di peringkat ke-49, Brunei Darussalam ke-84, Vietnam ke-90, dan Filipina ke-103. Melihat data itu, Presiden meminta para menterinya membenahi seluruh aspek perizinan.

    Bukan hanya itu, pemerintah juga ingin ada harmonisasi antara izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Begitu juga izin lingkungan di kawasan industri. 

    Presiden menuturkan harmonisasi perizinan bukan untuk menghilangkan peran pemerintah, melainkan bertujuan agar fungsinya menjadi lebih efisien dan efektif. "Jadi tidak ada kendala dalam usaha dan investasi."

    Rapat terbatas itu dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?