TEMPO.CO, Jakarta - Sertifikat legalitas kayu (S-LK) yang diterbitkan berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam waktu dekat akan diakui sebagai lisensi FLEGT oleh Uni Eropa.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Putera Parthama mengatakan hal ini berarti peluang bagi Indonesia untuk mendominasi pasar produk kayu tropis di wilayah tersebut.
“Berdasarkan pengakuan tersebut, maka produk kayu Indonesia tak perlu lagi melewati prosedur uji tuntas (due dilligence) yang makan waktu serta biaya untuk masuk ke pasar Uni Eropa,” kata Putera melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Jumat (11 Maret 2016).
Pengakuan SLK sebagai lisensi FLEGT sempat terhambat dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 89 tahun 2015, yang mengecualikan produk-produk furnitur dari kewajiban SVLK.
Namun menurut Putera, saat ini Permendag tersebut sedang dalam tahap dievaluasi.
Komunikasi intensif antar Kementerian LHK dan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian terus dilakukan.
“Kami harap permendag itu bisa segera direvisi,” ujarnya.
Pengakuan sebagai lisensi FLEGT merupakan bagian dari perjanjian kemitraan sukarela untuk penegakan hukum, perbaikan tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan (Forest Law Enforcement Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement/FLEGT VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa yang diteken pada September 2013.
Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia mengembangkan SVLK untuk memastikan seluruh kayu dan produk kayu yang diekspor berasal dari sumber yang legal.
SVLK berjalan dengan melibatkan multipihak untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dari sistem tersebut.
Sebagai timbal baliknya, Uni Eropa harus memastikan seluruh produk kayu yang masuk ke wilayahnya bukan berasal dari pembalakan dan perdagangan liar.
Uni Eropa pun kemudian memberlakukan regulasi importasi kayu yang mewajibkan produk kayu memiliki dokumen legalitas yang diakui atau harus melewati prosedur uji tuntas.
Putera menegaskan Uni Eropa serius dengan penerapan regulasi importasi kayu. Terbukti, mereka baru saja memberi sanksi atas salah satu importir kayu Belanda yang berupaya memasukan sejumlah kayu ilegal asal Kamerun.
“Keseriusan Uni Eropa adalah berita bagus bagi Indonesia yang telah memiliki SVLK,” katanya.
Untuk itu, Putera pun mengajak semua pelaku usaha termasuk furnitur untuk segera mengikuti audit SVLK.
Pada stan Indonesia Legal Wood yang didukung Multistakeholder Forestry Programme (MFP3) di ajang Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2016, ada 15 industri kecil dan menengah (IKM) furnitur dan mebel yang secara khusus mempromosikan penggunaan kayu legal.
“Langkah 15 IKM tersebut diharapkan diikuti oleh IKM lainnya untuk segera melakukan sertifikasi legalitas kayu agar peluang yang ada tak sia-sia,” katanya.
Saat ini, Indonesia menguasai sekitar 40% pangsa pasar kayu tropis di Eropa.
Menurut data Sistem Informasi Legalitas Kayu, ekspor Indonesia ke Uni Eropa sejak Januari 2013-Desember 2015 mencapai US$211, 9 juta atau sekitar 9,23 % dari total yang mencapai US$22,5 miliar.
Pemerintah menargetkan nilai ekspor furnitur dan kerajinan naik menjadi US$5 miliar pada 2019.
Sementara pada 2015 lalu, nilai ekspor mebel Indonesia tercatat US$1,9 miliar, naik 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya.
