Tumbuhkan Industri Perfilman, Indonesia Butuh 3 Ribu Bioskop

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia membutuhkan 3.000-5.000 layar bioskop di seluruh kota hingga kabupaten untuk meraih 20 juta penonton dari satu judul film, yang menunjukkan industri perfilman Indonesia tumbuh.

    Demikian disampaikan Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) Manoj Punjabi di Jakarta, Selasa (9 Februari 2016).

    "Saat ini baru ada 1.117 layar. Jumlah yang tidak bisa memfasilitasi penonton potensial di Tanah Air," kata Produser film Habibie & Ainun tersebut.

    Untuk merealisasikan jumlah yang diinginkan, pria keturunan India tersebut menyampaikan, industri film nasional harus lebih agresif dan proaktif menjual karya anak negeri agar dilihat dunia.

    "Sudah saatnya kita menunjukkan eksistensi kita ke dunia internasional. Caranya, dengan membuka hubungan seluas-luasnya dengan dunia luar," kata pria berusia 42 tahun tersebut.

    Untuk itu, Manoj mendukung revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) bidang usaha perfilman untuk dibuka kembali, sehingga investasi asing bisa masuk ke Indonesia.

    Menurut Manoj, banyak keuntungan yang akan didapat oleh industri perfilman nasional jika investasi asing turut menggeliat di dalam negeri.

    Misalnya, investasi asing bisa mengakomodasi kebutuhan Rp10 triliun untuk membangun sekitar 1.000-2.000 bioskop, di mana angka tersebut sulit dipenuhi oleh investor dalam negeri.

    Selain itu, mereka akan mencari mitra dari industri perfilman dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar, di mana pelaku industri dalam negeri tahu benar apa yang dibutuhkan.

    "Termasuk sutradara, artis, tekhnik dan para pelaku industri dalam negeri lainnya akan dilibatkan. Ini akan menyerap banyak tenaga kerja," ujar Manoj.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.