Harga Bahan Pangan Tinggi, Ini Saran buat Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Walikota Jakarta Pusat mengambil sampel tahu untuk diuji di Pasar Senen, Jakarta, 11 Juni 2015. Uji sampel ini untuk mengetahui ada atau tidaknya bahan makanan yang mengandung pestisida, formalin, dan klorin yang beredar dipasaran mendekati Bulan Suci Ramadhan. TEMPO/Subekti

    Petugas Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Walikota Jakarta Pusat mengambil sampel tahu untuk diuji di Pasar Senen, Jakarta, 11 Juni 2015. Uji sampel ini untuk mengetahui ada atau tidaknya bahan makanan yang mengandung pestisida, formalin, dan klorin yang beredar dipasaran mendekati Bulan Suci Ramadhan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan pola kecenderungan naiknya harga bahan pangan pada akhir tahun dan awal tahun dapat diatasi dengan pengaturan sisi distribusi serta infrastruktur bagi produsen atau petani.

    Pengairan masih menjadi masalah besar yang belum diatasi hingga kini. Begitu pula teknologi pertanian yang belum maju mengingat kebutuhan pangan semakin besar. “Varietas dari jenis pangan yang bisa lebih kerap panen, lebih tahan terhadap hama karena cuaca sudah ekstrem akibat pemanasan global,” ucapnya di Jakarta, Rabu, 3 Februari 2016.

    Selain itu, dia mengatakan kelancaran arus distribusi pangan dengan dukungan sarana jalan dan transportasi yang memadai menjadi solusi nyata. Menurunnya keterlambatan pengiriman yang menyebabkan bahan pangan rusak bisa membantu mengurangi praktek spekulasi yang sering mengganggu stabilitas harga pada tingkat konsumen.

    Kemudian infrastruktur teknologi informasi, ujar dia, masih membutuhkan waktu lama untuk dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dia menuturkan harga bahan pangan yang disajikan via Internet oleh pemerintah kerap berbeda jauh dengan harga di lapangan. Selama gap itu masih besar, kata dia, informasi semacam itu tidak menjadi akurat lagi dan tidak memberi harga pangan sebenarnya, kecuali gap itu diperkecil.

    BISNIS.COM



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.