Legislator: Bulog Jangan Beli Komoditas dari Importir Ilegal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR daerah pemilihan Sumatera Barat, Hermanto, mengingatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai badan resmi negara agar tidak membeli komoditas dari importir ilegal.

    "Jangan sampai negara ini ini dibanjiri produk ilegal yang dilegalkan," kata dia, saat dikonfirmasi dari Padang, Selasa (2 Februari 2016).

    Ia menyampaikan hal itu menanggapi tertahannya ratusan ribu ton jagung impor di sejumlah pelabuhan karena tidak memiliki surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

    Menurut dia transaksi dagang dengan pihak ilegal tidak boleh dibiarkan, jika ditolerir, akan merambah ke komoditas lain.

    Ia menyampaikan Bulog berencana membeli 445.000 ton jagung yang diimpor Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GMPT).

    "Pemilik ratusan ribu ton jagung tersebut tidak memiliki surat rekomendasi dari Kementan, Oleh Bulog, jagung impor ilegal itu berencana akan dijual kembali ke pabrik pakan ternak untuk menurunkan harga pakan, dengan harapan, dapat menurunkan harga daging dan telur ayam di pasaran," kata dia.

    Menurut dia, produksi jagung dalam negeri sebenarnya mencukupi kebutuhan pakan ternak walaupun lokasi produksi tersebut berjauhan dengan lokasi pabrik pakan.

    Dalam jangka pendek, semestinya pemerintah bisa mengajak para petani di sekitar pabrik pakan ternak untuk mau menanam jagung dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pabrik tersebut, ujar dia.

    Sebelumnya Menteri Perdagangan , Thomas Lembong, menyampaikan, memfasilitasi Perum Bulog dalam menyerap atau membeli jagung impor yang tertahan di sejumlah pelabuhan sebagai upaya memenuhi pasokan untuk pakan ternak, khususnya ayam potong.

    "Sudah disepakati pembelian atau pengalihan sebanyak 445.500 ton dari beberapa importir ke Perum Bulog," kata dia.

    Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar jagung impor yang tertahan di sejumlah pelabuhan dapat keluar dan dibeli atau dialihkan ke Perum Bulog.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.