Senator Minta Jokowi Kaji Ulang Perpres Jaminan Kereta Cepat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. AP/Dita Alangkara

    Presiden Jokowi (tengah) meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. AP/Dita Alangkara

    TEMPO.CO, Jakarta - Senator dari Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang, meminta Presiden Joko Widodo mengkaji ulang penerbitan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang terbit pada 8 Januari 2016. Peraturan Presiden itu memberikan celah buat pemerintah menjamin proyek kereta cepat.

    "Tapi saya tidak ingin mengatakan Presiden melanggar," ujar Ajiep dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah mengenai kereta cepat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 29 Januari 2016.

    Dalam pasal 25 peraturan presiden tersebut, pemerintah dapat memberi jaminan terhadap proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh badan usaha atau pemerintah daerah yang bekerja sama dengan badan usaha. Sementara itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masuk 225 proyek strategis nasional yang telah ditetapkan Presiden dalam peraturan itu.

    Adapun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan kerja sama business to business antara badan usaha milik negara dari Indonesia dan Cina. "Saya tidak ingin Presiden keliru," ujar Ajiep.

    Awalnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, proyek kereta cepat tidak dibiayai negara dan tidak mendapat jaminan pemerintah. Penegasan itu ditekankan lagi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin. Sebab,  ketiadaan jaminan itu sudah disetujui ketika pemerintah memilih proposal kereta cepat Cina ketimbang Jepang. "Itu investasi biasa," ujar Kalla.

    KHAIRUL ANAM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.