MEA Ancam Nasib Petani Tembakau Jawa Tengah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani memanen tembakau di Desa Suntri, Rembang, Jawa Tengah, 17 Agustus 2015. Debu dari penambangan batu karst di Pegunungan Kendeng pada musim kemarau merusak sejumlah tanaman tembakau, akibatnya kualitas panen petani menurun dan membuat harga jualnya anjlok. TEMPO/Budi Purwanto

    Petani memanen tembakau di Desa Suntri, Rembang, Jawa Tengah, 17 Agustus 2015. Debu dari penambangan batu karst di Pegunungan Kendeng pada musim kemarau merusak sejumlah tanaman tembakau, akibatnya kualitas panen petani menurun dan membuat harga jualnya anjlok. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Semarang - Pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dinilai merugikan petani tembakau Jawa Tengah karena pemerintah belum punya sistem pengaturan secara jelas tentang impor tembakau.  

    “Negara membebaskan impor tembakau dari Cina, Amerika Serikat, Zimbabwe, Turki, dan India,” kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah Wisnu Brata, Rabu, 27 Januari 2016.
     
    Wisnu menjelaskan, impor tembakau dari sejumlah negara yang ia sebutkan itu menyebabkan tembakau asing membanjiri pasar industri tembakau di Indonesia. “Kondisi ini membuat para petani tembakau Jawa Tengah terpuruk,” kata Wisnu.
     
    Tercatat pada 2015, impor tembakau lebih dari 110 ribu ton. Puncak tertinggi mendatangkan tembakau asing itu terjadi pada 2012 yang mencapai 150 ribu ton. Ia berharap pemerintah bisa menjelaskan secara rinci kebutuhan tembakau impor sehingga mampu mengetahui jenis tembakau apa yang bisa disediakan petani. "Kami bukan antiimpor, tapi jangan sampai kebijakan merugikan petani." Kata Wisnu.
     
    Guru besar ekonomi dari Universitas Diponegoro, Prof Purbayu Budi Santoso, membenarkan tentang kondisi itu. Ia justru menduga ada indikasi politik internasional yang berupaya menguasai pasar tembakau Indonesia. "Pemerintah harus hati-hati, jangan sampai kebijakannya menyudutkan petani. Rokok bukan komoditi yang bisa disepelekan," katanya.

    EDI FAISOL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.