Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tarik Investasi Asing  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Presiden Jokowi meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis realisasi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menggerakkan masuknya aliran investasi dari sektor-sektor pendukung, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.

    Investasi yang diharapkan dapat terdorong langsung adalah perusahaan pembuatan sarana perkeretaapian, perakitan, serta besi dan baja untuk bahan baku gerbong. Presiden Joko Widodo yang memimpin upacara peresmian pembangunan kereta api cepat hasil investasi Tiongkok alias China, di Jawa Barat, hari ini. 

    "Beberapa daerah sudah mulai aktif untuk menyiapkan investasi di sektor-sektor yang dapat mendukung moda transportasi massal tersebut," kata Kepala BKPM, Franky Sibarani, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis, 21 Januari 2016.

    Sebagai contoh, lanjutnya, Purwakarta sudah melakukan penjajakan untuk pendirian perusahaan sarana perkeretaapian. Sementara perakitan juga telah dijajaki di Surabaya. Pada sisi lain, ada BUMN khusus di bidang ini, yaitu PT INKA di Madiun, Jawa Timur. 

    Selain itu, juga dijajaki produksi slab aluminium untuk bahan baku gerbong kereta yang selama ini impor," katanya.

    Menurut Sibarani, dengan masuknya investasi di sektor pendukung kereta cepat tersebut, akan semakin mempermudah bagi pembangunan kereta api cepat selanjutnya.

    Dia katakan, dampak positif pembangunan kereta cepat ini akan mulai terasa sejak masa konstruksi yang diperkirakan akan menyerap 20.000 tenaga kerja dan memberikan kontribusi penerimaan pajak ke negara hingga 451 juta dolar AS (setara Rp6,08 triliun dengan kurs Rp13.500).

    Rencana investasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah diajukan ke BKPM sebesar 6,4 miliar dolar AS (Rp 86,4 triliun). Jika pemerintah mengacu pada aspek ekonomi semata, maka pencanangan kereta api cepat itu dikritisi secara serius beberapa media massa arus utama Indonesia.

    Harian KOMPAS, dalam berita utamanya hari ini, menyatakan, dokumen AMDAL kereta api cepat Jakarta-Bandung sejauh 142 kilometer itu mengherankan dan terlalu terburu-buru diterima.

    Naskah AMDAL itu diterima dan disetujui hanya sehari sebelum proyek ini diresmikan Jokowi, walau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, membuka peluang 30 hari penyempurnaan.

    Seharusnya, menurut tim penilai AMDAL proyek itu, proses penyusunan AMDAL dilakukan minimal selama dua musim, yaitu musim hujan dan musim kering, untuk mengetahui pengaruh karaktek tanah dan lingkungan. Juga tinjauan atas aspek kegempaan kawasan, fungsi ekologis-hidrologis, dan lain sebagainya.

    Karakter tanah di kawasan Purwakarta yang akan dilalui, dikatakan dalam berita itu, labil dan rentan pergerakan laiknya tanah di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Stadion olahraga di Hambalang yang dibangun belum lama ini, roboh begitu saja.

    Padahal kereta api cepat memerlukan pendekatan pembangunan lebih rumit dan menyeluruh, sebagaimana terjadi pada Jepang yang sangat rawan gempa Bumi dan tsunami dengan kereta api cepatnya, Shinkansen. Sejak awal, Shinkansen yang juga bertarung dalam proyek ini dan kalah, belum pernah diberitakan terlibat kecelakaan mematikan dan massal.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.