TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Endah W. Sulistianti mengatakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) di sektor ekonomi kreatif, khususnya bidang usaha pertunjukan film, bertujuan mendukung perfilman nasional agar dilihat lebih banyak orang. Namun besaran persentase investasi asing masih menjadi pembahasan.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan investor asing bisa memiliki maksimal 51 persen saham. Namun, kata Endah, pihak asing masih kurang berminat. "Kata BKPM, angka itu sudah mayoritas sebenarnya, cuma asing tidak mau seolah-olah belum buat mereka," kata Endah saat ditemui di kediamannya, Kemanggisan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2016.
Selain bidang pertunjukan film, produksi dan distribusi rencananya akan dibuka untuk asing. Dengan pembukaan ini, rumah-rumah produksi asing dapat masuk ke Indonesia. "Nanti diatur bagaimana caranya PH (production house) asing masuk, tenaga kerjanya tetap lokal," katanya.
Salah satu contoh peraturan yang dapat diterapkan saat masuk penanaman modal asing di sektor produksi film ialah dengan mewajibkan subyek pajak harus ada di Indonesia. Kemudian membuat aturan mengenai komposisi kru film dan tenaga kerja dalam negeri. "Bisa contoh Prancis dan Korea," tuturnya.
Menurut Endah, pemerintah menginginkan investasi asing masuk lantaran bioskop di Indonesia sedikit. Menurut dia, penyebab sedikitnya jumlah bioskop akibat ada aturan tidak tertulis yang mengesankan membuat bioskop harus di dalam mal dan efek negatif dari monopoli bisnis. "Dibuat seolah bioskop standarnya tinggi. Mau enggak mau bioskop kecil mati," ujarnya. Meski begitu, takaran persentase investasi asing tetap menjadi perhatian serius agar industri ini tidak dikuasai asing sepenuhnya.
Kepala Bekraf Triawan Munaf mengatakan saat ini di Indonesia jumlah layar bioskop sebanyak 1.088 layar dan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas atas, sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah masih teralienasi hiburan di bioskop. "Perlu dipikirkan konsepnya nanti. Walaupun bioskopnya lebih kecil, fungsinya sebagai pusat hiburan tidak berubah," ujarnya saat dihubungi Tempo kemarin.
Investor asing dibutuhkan untuk merealisasikan 5.000 layar baru pada 2016 guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama segmen kelas menengah-bawah.
Triawan mengatakan layar bioskop untuk kelas menengah-bawah tersebut sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan di daerah kabupaten dan kota. “Kalau untuk bioskop kelas menengah atas seperti di mal sudah banyak dan bagus dengan standar internasional,” ujarnya.
Rencananya hari ini Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas Kabinet Kerja untuk membahas Daftar Negatif Investasi. Rapat sempat akan dilaksanakan 7 Desember lalu, tapi batal lantaran materi masih perlu disiapkan.
AHMAD FAIZ|ARIEF HIDAYAT
