Perpres Kelistrikan, PLN Diberi Keleluasaan untuk 35 Ribu MW  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Panaran, Batam. ANTARA/Wahyu Putro A

    Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Panaran, Batam. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan merilis Peraturan Presiden tentang Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Aturan itu diperlukan sebagai payung hukum agar pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional berjalan lebih cepat.

    Untuk itu, kebijakan rencana tata ruang dan dilayah (RTRW) akan disesuaikan demi mendukung program pembangunan listrik 35 ribu megawatt.

    “Intinya, memberi keleluasaan dan kekuatan kepada PLN, supaya program 35 ribu megawatt itu bisa berjalan lancar‎,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said setelah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2015.

    Rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution itu juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mulsidan Baldan.

    Saat ini, Sudirman menjelaskan, pemerintah sedang menyusun pasal-pasal dalam rancangan Perpres tentang Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Salah satu bagian penting adalah aturan yang memungkinkan perubahan RTRW oleh Kementerian Agraria, menyesuaikan dengan rencana pembangunan proyek kelistrikan.

    “Bagaimana pula jika lokasinya berimpitan dengan taman nasional. Itu tugas Menteri Lingkungan Hidup,” ucap Sudirman.

    Menurut Sudirman, masalah keuangan PT PLN (Persero) juga akan disinggung dalam beleid ini. Di antaranya, pemerintah akan berkomitmen tidak mengambil dividen dari perusahaan setrum milik negara itu. Dana akan dioptimalkan untuk investasi. Pemerintah juga akan menjaga anggaran penyertaan modal negara (PMN) ke perusahaan.

    Pemerintah menetapkan pembangunan ketenagalistrikan sebagai program prioritas nasional. Sebab, saat ini lebih dari 12 ribu desa di Indonesia belum teraliri listrik. Padahal listrik termasuk kebutuhan utama masyarakat. “Pilih mana, gelap-gulita atau kita taat pada tata ruang?” tutur Ferry.

    Karena itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan mempercepat pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Targetnya, pabrik-pabrik setrum tersebut bisa beroperasi paling lambat 2019. Dengan tambahan pasokan setrum tersebut, diperkirakan rasio elektrifikasi akan mencapai 95 persen.

    PINGIT ARIA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.