Ini Bocoran Paket Kebijakan VII

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pramono Anung. TEMPO/Imam Sukamto

    Pramono Anung. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi VII akan difokuskan pada upaya mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate). “Memang belum diumumkan hari ini, tapi tetap akan ada pembahasan terbatas antara Presiden, Wapres, dan Menko Perekonomian," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 4 Desember 2015.

    Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya, yang mengungkapkan Paket Kebijakan Ekonomi VII bakal diumumkan hari ini. "Kalau memang sudah siap, insya Allah akan diumumkan,"‎ kata Pramono.

    Lebih jauh Pramono berharap, adanya paket kebijakan itu bisa membuat perekonomian Indonesia lebih efisien serta memudahkan bagi dunia usaha. Terlebih, bank sentral Amerika Serikat (The Fed) diprediksi akan segera menaikkan suku bunganya. Selain untuk mengantisipasi kenaikan Fed Fund Rate, poin lain dalam paket kebijakan itu nantinya akan berisi tentang daftar negatif investasi.

    Darmin Nasution menambahkan, hingga kini masih dicari waktu untuk mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi VII tersebut. Pengumuman batal dilakukan hari ini karena padatnya jadwal rapat ‎terbatas di Kantor Presiden. "Tapi di sela-sela rapat tetap kami bahas," ujarnya.

    Darmin menyebutkan inti dari paket itu adalah menjaga agar perusahaan terutama yang bergerak di sektor padat karya tidak mengurangi karyawannya. Sebab, kenaikan suku bunga The Fed akan berpengaruh pada perekonomian domestik. "Jadi kami masih cari jalan keluarnya."‎

    Sebelumnya, Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinasi Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan tengah mengkaji usulan untuk memasukkan kebijakan terkait dengan dana desa di paket kebijakan ekonomi selanjutnya. Setidaknya ada tiga usulan terkait dengan dana desa tengah. “Salah satu yang paling cepat menggerakkan ekonomi ya dana desa,” kata Edy. Namun ia mengatakan belum mengetahui kebijakan ini akan masuk ke paket kebijakan VII atau VIII.

    FAIZ NASHRILLAH‎ | TRI ARTINING PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.