TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga terkait mempercepat pembangunan pembangkit listrik dan kilang. Alasannya, saat ini banyak investor asing yang tertarik menanamkan modal untuk membangun infrastruktur tersebut.
"Kesempatan itu sangat kelihatan karena investor yang mau masuk antre. Pertanyaannya sekarang hanya kesiapan kita untuk berikan kecepatan pelayanan," ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, dan kementerian terkait di Kantor Presiden, Kamis, 3 Desember 2015.
Jokowi mengatakan badan usaha milik negara di bidang listrik dan minyak serta kementerian terkait harus memberikan pelayanan yang terbaik agar peluang investasi tersebut tidak hilang. Menurut dia, peluang investasi di bidang kilang minyak dan listrik harus digarap secepat mungkin agar rasio elektrifikasi pada 2019 bisa mencapai seratus persen.
Pembangunan kilang, ujar dia, juga bisa mengejar ketertinggalan Indonesia karena sudah lebih dari 30 tahun tidak membangun kilang. "Saya minta semua dipercepat, baik oleh pemerintah maupun BUMN. Jangan ada alasan, jangan sampai ditunda-tunda," tutur Jokowi.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan rapat terbatas dengan PLN dan Pertamina berkaitan dengan rencana pembangunan kilang baru dan bagaimana menciptakan efisiensi harga gas. "Pemerintah berkomitmen membangun kilang baru di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur, karena yang terakhir kita bangun di Balongan itu sudah terlalu lama," kata Pramono.
Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 11.15 dan dihadiri sejumlah menteri, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, serta petinggi PLN dan Pertamina. Nanti sore, Presiden juga akan menggelar rapat terbatas mengenai helikopter kepresidenan dan pembangunan Papua.
ANANDA TERESIA
