Rachmat Gobel dan Rosan Roeslani Incar Posisi Ketua Kadin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rahmat Gobel. TEMPO/Nita Dian

    Rahmat Gobel. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Bandung - Rachmat Gobel, mantan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja Jokowi, bersaing dengan Rosan P. Roeslani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perbankan dan Finansial, dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan Ketua Umum Kadin masa bakti 2015-2020. Pemilihan Ketua Umum Kadin yang baru itu akan dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional Kadin VII, yang digelar di Trans Luxury Hotel, Bandung, pada 22-24 November 2015.

    Ketua Umum Kadin Jawa Barat Agung Suryamal Sutrisno berharap Munas bisa berjalan lancar dan mampu memilih pemimpin baru yang bisa memperkuat keberadaan daerah dalam menyokong pertumbuhan perekonomian nasional. "Mudah-mudahan Munas berjalan lancar dan dapat memilih pemimpin yang mampu memperkuat eksistensi daerah serta menumbuhkan kemandirian ekonomi nasional," ujarnya dalam rilis yang diterima Tempo, Ahad, 22 November 2015.

    Agung mengatakan Kadin ke depan sangat membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi dalam menjunjung persamaan, mampu berkumunikasi dengan baik, memiliki jejaring di dalam ataupun luar negeri, mampu menuangkan ide-ide solutif bagi dunia usaha, serta memiliki visi-misi yang mampu menyatukan seluruh Kadin di Indonesia.

    "Pemimpin Kadin juga harus mampu bersinergi dengan berbagai stakeholder, khususnya tidak hanya pengusaha besar, tapi juga pengusaha menengah, kecil, mikro, dan koperasi, juga senantiasa sensitif terhadap persoalan-persoalan dunia usaha," katanya.

    Terdapat dua kandidat yang tengah siap bertarung untuk menggantikan Ketua Umum Kadin saat ini, Suryo Bambang Sulisto, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada November 2015. Keduanya adalah Rachmat Gobel dan Rosan P. Roeslani.

    Menurut Agung, kedua kandidat itu memiliki kelebihan. Mereka setidaknya mendekati kriteria yang diharapkan Agung. "Mereka memiliki kapasitas yang mumpuni di bidangnya, memiliki pengetahuan yang baik di bidang bisnis, jaringannya juga luas, baik nasional maupun luar negeri," ujarnya.

    Agung menyatakan terdapat mekanisme baru dalam pemilihan Ketua Umum Kadin periode 2015-2020 dari pemilihan sebelumnya. Pemilih dan yang dipilih harus menandatangani pakta integritas yang menyatakan pemilih harus menggunakan hak suara secara jujur dan adil tanpa ada praktek suap. "Memang tidak bisa dimungkiri bahwa transaksional itu masih ada. Namun, dengan adanya pakta integritas, diharapkan tradisi yang kurang baik itu bisa dihindari," ujarnya.

    Tema yang diusung dalam Munas Kadin VII itu adalah "Memperkuat Daya Saing Ekonomi Nasional dan Daerah Melalui Pembangunan Industri yang Kuat, Inovatif, dan Berkelanjutan". Dengan demikian, nantinya Kadin harus memiliki program yang lebih baik dengan daya saing yang tinggi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari angka 4,7 persen menjadi lebih dari 5 persen.

    Menurut dia, setidaknya ada dua gerakan yang harus segera diwujudkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, gerakan peningkatan pertumbuhan kewirausahaan. Saat ini jumlah pengusaha di Indonesia baru sekitar 1 persen, padahal negara lain di Asia di atas 3 persen.

    Kadin Jawa Barat, kata dia, memiliki berbagai program untuk peningkatan kewirausahaan, antara lain Gerakan Wirausaha Desa (Garuda) dan program menciptakan 100 ribu wirausaha baru dalam 5 tahun ke depan, yang saat ini baru terealisasi sekitar 20 persen. "Kendalanya adalah masalah kemauan dari masyarakat, kurangnya skill atau kemampuan, tidak memiliki modal, dan tidak memiliki networking yang baik," tuturnya.

    Adapun yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah terhadap potensi sumber daya ekonomi melalui industrialisasi yang berbasis sumber daya lokal, seperti hirilisasi industri pada bidang perkebunan, pertanian, perikanan, mineral (pertambangan), dan kehutanan yang berkualitas. "Ke depan, orientasi industrialisasi, selain menjaga ketahanan pangan nasional, harus go internasional. Pengusaha lokal ke depan harus berani berinvestasi di luar negeri," ucapnya.

    AMINUDIN AS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.