Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Menteri Susi, Ini Jalur Perdagangan Mafia Kepiting

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjastuti (kiri), Ketua Komisioner OJK Muliaman D Hadad (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melepas benih kepiting rajungan di Pantai Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 11 Mei 2015. Sebanyak 30.000 bibit rajungan kepiting dilepas menuju laut lepas. TEMPO/Fahmi Ali
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjastuti (kiri), Ketua Komisioner OJK Muliaman D Hadad (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melepas benih kepiting rajungan di Pantai Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 11 Mei 2015. Sebanyak 30.000 bibit rajungan kepiting dilepas menuju laut lepas. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyelidiki tindak tanduk sindikat yang mengekspor kepiting dan lobster bertelur. Menurut Susi, kepiting dan lobster yang seharusnya dikembangkan di Tanah Air itu dijual oleh mafia ke negara tetangga, yakni Malaysia.

Susi mengungkapkan ada mafia di Kalimantan Timur yang mengekspor kepiting dan lobster bertelur. Kepiting dan lobster tersebut diselundupkan ke Malaysia lewat Tawau. Jalur Tawau yang berbatasan langsung dengan Malaysia sudah lama dikenal rawan penyelundupan. "Ini sindikat besar yang mengekspor kepiting dan lobster bertelur dalam jumlah besar," kata Susi di kantornya, Rabu, 30 September 2015.

Akibat ulah mafia kepiting, kata Susi, pasokan bahan seafood itu berkurang. Susi khawatir jika ulah mafia ini dibiarkan, Indonesia terpaksa mengimpor kepiting dan lobster ke Malaysia. "Padahal produksinya bisa melimpah," kata Susi. ""Nanti kalau stok kepiting habis masak kita impor dari malaysia?"

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan benih lobster, rajungan, dan kepiting bertelur. Aturan ini diterbitkan untuk menjaga kelestarian satwa laut tersebut, sekaligus mengamankan pasokan komoditas pangan bernilai tinggi. Susi mengatakan jika aturan tersebut diterobos, nelayan kepiting bisa kolaps. "Profesi nelayan bisa punah," ujar Susi.

DEVY ERNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Kontroversi Pratikno, Menteri Jokowi yang Juga Dipanggil Prabowo ke Kertanegara

8 jam lalu

Menteri Sekretaris Negara Pratikno tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, 14 Oktober 2024. [Tempo/Eka Yudha]
Sederet Kontroversi Pratikno, Menteri Jokowi yang Juga Dipanggil Prabowo ke Kertanegara

Pratikno mengonfirmasi dirinya akan ditunjuk sebagai menteri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Berikut daftar kontroversinya


Dua Kapal Cina Tertangkap Sedang Menyedot Pasir Laut di Perairan Batam

5 hari lalu

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono saat kunjungan kerja di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Dua Kapal Cina Tertangkap Sedang Menyedot Pasir Laut di Perairan Batam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memergoki dua kapal asal Cina melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal di perairan Batam.


KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

11 hari lalu

Lokasi proyek pengeboran pipa bawah laut milik PT. Tiara Citra Nirwana di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, 18 Agustus 2024. Proyek ini telah disegel oleh Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian KKP. TEMPO/Defara
KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

KKP mencabut izin PT Tiara Cipta Nirwana karena melanggar administrasi dengan melakukan kegiatan di laut tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan.


KKP Klaim Tambang Pasir Laut Menggunakan Teknologi Ramah Lingkungan

15 hari lalu

Sebuah kapal tongkang pengangkut pasir laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Dok. TEMPO/ Fransiskus S.
KKP Klaim Tambang Pasir Laut Menggunakan Teknologi Ramah Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengklaim ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan. Klaim menggunakan teknologi ramah lingkungan.


Ekspor Pasir Laut Tetap Jalan, Kiara: Pemerintah Tidak Berpihak pada Nelayan

15 hari lalu

Dibukanya Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia untuk Siapa?
Ekspor Pasir Laut Tetap Jalan, Kiara: Pemerintah Tidak Berpihak pada Nelayan

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam sikap pemerintah yang tetap membuka ekspor pasir laut.


KKP Sebut Nelayan Salah Paham Pengambilan Sampel Pasir Laut

15 hari lalu

Sebuah kapal tongkang pengangkut pasir laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Dok. TEMPO/ Fransiskus S.
KKP Sebut Nelayan Salah Paham Pengambilan Sampel Pasir Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ada salah paham dari masyarakat pesisir terhadap aktivitas pengambilan sampel pasir laut.


Proyeksi Pengerukan Pasir Laut untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mencapai 26 Juta Meter Kubik

15 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Proyeksi Pengerukan Pasir Laut untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mencapai 26 Juta Meter Kubik

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat permintaan pasir laut dalam negeri tahun ini mencapai 26 juta meter kubik. Diprediksi bakal meningkat.


Persyaratan Ketat, Menteri Trenggono Pastikan Belum Ada Ekspor Pasir Laut

20 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat wawancara di Jakarta mengenai polemik pasir laut, pada Selasa 24 September 2024. Dok. KKP
Persyaratan Ketat, Menteri Trenggono Pastikan Belum Ada Ekspor Pasir Laut

Persyaratan diantaranya perizinan, kapal yang digunakan beserta teknologinya, hingga pelaku usaha harus bisa memaparkan peruntukan hasil sedimentasi


Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

21 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

Mereka meminta kebijakan ekspor pasir laut ditunda atau dibatalkan karena bakal berdampak terhadap lingkungan dan sosial.


Panggilan 188 dan Janji KKP di Kebijakan Ekspor Pasir Laut di Top 3 Tekno

21 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Panggilan 188 dan Janji KKP di Kebijakan Ekspor Pasir Laut di Top 3 Tekno

Selain penjelasan mengenai panggilan 188 dan janji KKP di kebijakan ekspor pasir laut itu, ada juga posisi ITB dalam daftar saintis top dunia