TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memamerkan konsep Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat di Sidang Umum PBB sebagai upaya peningkatan pembangunan sosial dalam program Millenium Development Goals (MDGs). Menurut JK, dua kartu sakti itu terbilang sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat adanya pengalihan subsidi energi.
"Kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar guna meningkatkan alokasi anggaran pembangunan sosial, antara lain yang dilakukan pemerintah melalui pemberian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, sebagai upaya kami untuk mencapai target pembangunan sosial yang berkelanjutan," kata JK melalui keterangan tertulis, Senin, 28 September 2015.
JK mengatakan Indonesia sangat beperan dalam kesuksesan Millenium Development Goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015 ini. Sebagai gantiya, dalam Sidang Umum PBB itu disepakati agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan mengganti MDGs.
Namun JK mengkritik program MDGs masih menyisakan sejmlah target yang belum berhasil dicapai dalam perjalanan 15 tahun direncanakan. Masih banyak masalah dan tantangan yang perlu dicarikan solusinya sebelum masuk ke tahapan Pembangunan Berkelanjutan yang targetnya sampai tahun 2030 itu.
Baca juga:
Cerita Astiah Sekeluarga yang Lolos dari Sergapan Api
Aneh, Kampus Ini Terima 50 Mahasiswa dan Luluskan 500 Orang
"Ketidaksetaraan dan kemiskinan masih menjadi masalah global hingga kini, bahkan sejumlah tantangan baru muncul seperti masalah kesenjangan energi, infrastruktur, pola konsumsi berlebihan, keterbatasan produksi dan perubahan iklim," ujar dia.
Pelaksanaan Agenda 2030, kata JK, memerlukan kemitraan global yang kuat dan inklusif. "Khususnya dalam rangka memberikan bantuan kepada negara berkembang dan terbelakang dalam mencapai target-target pembangunannya."
Pelaksanaan Agenda 2030 memerlukan dana, pengetahuan, alih teknologi, dan pembukaan akses pasar yang luas bagi negara-negara berkembang. "Semua negara perlu melaksanakan komitmennya, termasuk komitmen negara-negara maju terhadap target pemberian bantuan dana pembangunan kepada negara berkembang sebagaimana telah disepakati," kata Kalla.
Konferensi Tingkat Tinggi atau Sidang Umum PBB Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015 berlangsung pada 25-27 September 2015 . Sekitar 125 kepala negara menghadiri pertemuan sidang majelis umum tahunan ini.
REZA ADITYA
Baca juga:
Kasus Muncikari Artis ke Jaksa: Dari 80 Wanita, AS Termahal
Jokowi Pakai Topi Gaul 62, Mau Tiru Gaya Rappe J-Flow?
