Di Sidang Umum PBB, JK Pamer Dua Kartu Sakti  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memamerkan konsep Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat di Sidang Umum PBB sebagai upaya peningkatan pembangunan sosial dalam program Millenium Development Goals (MDGs). Menurut JK, dua kartu sakti itu terbilang sukses meningkatkan kesejahteraan  masyarakat akibat adanya pengalihan subsidi energi.

    "Kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar guna meningkatkan alokasi anggaran pembangunan sosial, antara lain yang dilakukan pemerintah melalui pemberian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, sebagai upaya kami untuk mencapai target pembangunan sosial yang berkelanjutan," kata JK  melalui keterangan tertulis, Senin, 28 September 2015.

    JK  mengatakan Indonesia sangat beperan dalam kesuksesan Millenium Development Goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015 ini. Sebagai gantiya, dalam Sidang Umum PBB itu disepakati agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan mengganti MDGs.

    Namun JK  mengkritik program MDGs masih menyisakan sejmlah target yang belum berhasil dicapai dalam perjalanan 15 tahun direncanakan. Masih banyak masalah dan tantangan yang perlu dicarikan solusinya sebelum masuk ke tahapan Pembangunan Berkelanjutan yang targetnya sampai tahun 2030 itu.

    Baca juga:
    Cerita Astiah Sekeluarga yang Lolos dari Sergapan Api
    Aneh, Kampus Ini Terima 50 Mahasiswa dan Luluskan 500 Orang

    "Ketidaksetaraan dan kemiskinan masih menjadi masalah global hingga kini, bahkan sejumlah tantangan baru muncul seperti masalah kesenjangan energi, infrastruktur, pola konsumsi berlebihan, keterbatasan produksi dan perubahan iklim," ujar dia.

    Pelaksanaan Agenda 2030, kata JK, memerlukan kemitraan global yang kuat dan inklusif. "Khususnya dalam rangka memberikan bantuan kepada negara berkembang dan terbelakang dalam mencapai target-target pembangunannya."

    Pelaksanaan Agenda 2030 memerlukan dana, pengetahuan, alih teknologi, dan pembukaan akses pasar yang luas bagi negara-negara berkembang. "Semua negara perlu melaksanakan komitmennya, termasuk komitmen negara-negara maju terhadap target pemberian bantuan dana pembangunan kepada negara berkembang sebagaimana telah disepakati," kata Kalla.

    Konferensi Tingkat Tinggi atau Sidang Umum PBB Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015 berlangsung pada 25-27 September 2015 . Sekitar 125 kepala negara menghadiri pertemuan sidang majelis umum tahunan ini.

    REZA ADITYA

    Baca juga:
    Kasus Muncikari  Artis ke Jaksa:  Dari 80 Wanita, AS Termahal
    Jokowi Pakai Topi Gaul 62, Mau Tiru Gaya Rappe J-Flow?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.