TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia menyatakan industri pengalengan dan penangkapan ikan tuna Indonesia jauh dari penerapan prinsip keberlanjutan dalam mengelola sumber daya perikanan.
"Kami menemukan banyak dari merek-merek tuna besar yang ternyata tidak memiliki kendali dalam rantai pasokannya," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution, dalam peluncuran Laporan Peringkat Pengalengan untuk Indonesia dan Filipina Tahun 2015, di Jakarta, Senin, 21 September 2015.
Karena itu kata dia, Greepeace tidak dapat menelusuri dengan akurat distribusi tuna dari kapal penangkap ikan ke pengalengan hingga ke konsumen. Ia mengatakan akibat kurangnya pelaksanaan prinsip keberlanjutan, pelestarian sumber daya perikanan dan transparansi produk tuna kaleng sulit terwujud.
Terkait dengan Laporan Peringkat Pengalengan Untuk Indonesia dan Filipina Tahun 2015, ia mengatakan Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Filipina menilai sebagian besar dari 22 perusahaan pengalengan tuna di kedua negara belum memenuhi tiga kriteria kunci yaitu keterlacakan, keberlanjutan, dan kesetaraan.
Hasil tersebut didasarkan pada survei terhadap 13 pengalengan tuna di Indonesia dan sembilan pengalengan tuna di Filipina. Dia menjelaskan, keterlacakan berarti perusahaan dan konsumen mampu menelusuri dari mana asal ikan tuna yang digunakan yang dimulai dari awal rantai pasokan. Kunci dari keterlacakan, menurut dia, mengetahui di mana dan bagaimana tuna ditangkap.
Selanjutnya, terkait dengan kriteria keberlanjutan, perusahaan harus mampu memiliki komitmen untuk menjual tuna yang berkelanjutan melalui suatu kebijakan dengan persyaratan sumber yang bersih untuk menghindari eksploitasi tuna, penangkapan ikan yang merusak, dan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.
Ia menambahkan, kriteria kesetaraan berkaitan dengan kondisi di mana perusahaan-perusahaan harus mengetahui siapa nelayan yang menangkap ikan tuna yang diproses mereka dan bagaimana ikan-ikan tersebut diperlakukan. Perusahaan juga harus berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan para pekerja di seluruh rantai pemasokan mereka dan bekerja secara aktif untuk melawan perbudakan di laut.
Greenpeace mengirimkan kuesioner survei kepada 22 perusahaan pengalengan tuna yang tersebar di Filipina dan Indonesia yang difokuskan pada tujuh aspek penting yakni keterlacakan, keberlanjutan, kesetaraan, keabsahan, kebijakan pengadaan, perubahan, dan inovasi serta transparansi dan informasi.
Dari tujuh perusahaan yang berpartisipasi dalam survei, hanya satu perusahaan dalam kategori cukup dan selebihnya enam perusahaan dalam kategori kurang. Sementara itu, 15 perusahaan lainnya sama sekali tidak merespons imbauan untuk mengikuti survei.
Ia mengatakan tidak terpenuhinya ketiga kriteria itu menjadikan konsumsi tuna sebagai proses yang tidak transparan dan sering dipenuhi dengan praktek penangkapan ikan dan ketenagakerjaan yang tidak bertanggung jawab dan ilegal.
ANTARA
